Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berperan sebagai Ketua Tim Nasional OECD Indonesia sementara Menteri Keuangan Sri Mulyanbi Indrawati berperan sebagai Wakil Ketua.
Tahapan aksesi Indonesia di OECD terdiri dari empat fase. Pertama, penyampaian dokumen Initial Memorandum Indonesia sebagai penilaian mandiri (self assesment) terhadap sekitar 240 standar OECD. Dalam hal ini, dokumen tersebut sudah diserahkan kepada Sekretariat Jenderal OECD pada 3 Juni 2025.
Kedua, pelaksanaan penilaian (assessment) berupa kajian teknis oleh OECD dalam memastikan pemenuhan standar OECD oleh Indonesia. Ketiga, pelaksanaan dialog antara komite dan unit EOCD dengan pemangku kepentingan di Indonesia dalam melengkapi informasi dan data penilaian aksesi Indonesia.
Keempat, pembahasan OECD atas hasil penilaian komite OECD atas proses aksesi Indonesia. Apabila Indonesia dinilai telah memenuhi standar OECD, maka Sekretariat OECD bersama OECD Council akan memutuskan status keanggotaan penuh bagi Indonesia.
telah dibentuk tim aksesi oecd, melalui keppres no 17/2024 diketahu menko perek dan kami di kemenkeu jd kooridnator bbrp bidang yg terkait dg bidang yg kami kerjakan di sektor keuangan.
(ain)
