Airlangga menambahkan, Uni Eropa selama ini merupakan salah satu sumber investasi utama bagi Indonesia. Nilai investasi Uni Eropa di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar US$25 miliar.
"Manfaat bagi eksportir kita nyata dan terukur. 90,4% pos tarif akan menikmati tarif nol sejak hari pertama. Dan 8,37% lebih lanjut akan dihapus secara bertahap selama 3 hingga 15 tahun atau melalui kuota tarif (tariff rate quotas/TRQ)."
"Sektor padat karya dan komoditas unggulan akan mendapatkan manfaat pertama. Minyak sawit dan turunannya, garmen, kain, aksesori, dan alas kaki. Sepatu kulit, sneakers, sepatu olahraga, dan sandal akan menikmati tarif nol sejak mulai berlaku," jelas Airlangga.
Sementara itu, Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič menyebut perjanjian IEU-CEPA menjadi momentum untuk memperluas hubungan perdagangan dan investasi kedua pihak.
Dia mengungkapkan perdagangan barang Indonesia-Uni Eropa mencapai hampir 29 miliar euro pada 2025. Sementara itu, perdagangan jasa tercatat lebih dari 9 miliar euro pada 2024 dan investasi Eropa di Indonesia mencapai hampir 25 miliar euro.
Šefčovič memperkirakan ekspor Uni Eropa ke Indonesia dapat meningkat lebih dari 6 miliar euro secara bertahap setelah implementasi perjanjian. Peningkatan tersebut terutama akan ditopang oleh ekspor mesin, kendaraan bermotor, serta produk pangan dan pertanian berkualitas tinggi.
Adapun ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan meningkat dengan kontribusi utama dari produk minyak nabati, pakaian, dan alas kaki.
Dia menambahkan, penghapusan tarif terhadap lebih dari 98% pos tarif akan mencakup hampir seluruh nilai perdagangan kedua pihak dalam periode 15 tahun.
"Ini berarti perjanjian kita akan menghemat sekitar kurang lebih 650 juta euro per tahun dalam bea masuk bagi eksportir UE, dan kita juga bersama-sama mengatasi hambatan non-tarif yang terlalu sering menghambat bisnis. Manfaatnya nyata dengan kedua ekonomi yang sama-sama diuntungkan."
Sebagai catatan, pemerintah menargetkan kedua perjanjian tersebut dapat berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Target ini berkaitan dengan berakhirnya fasilitas Generalized Scheme of Preferences (GSP) Indonesia dari Uni Eropa pada 31 Desember 2026.
Pemerintah menargetkan kedua perjanjian tersebut dapat berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Target ini berkaitan dengan berakhirnya fasilitas Generalized Scheme of Preferences (GSP) Indonesia dari Uni Eropa pada 31 Desember 2026.
Selain itu usai penandatanganan, pemerintah akan melanjutkan proses ratifikasi di dalam negeri. Sementara itu, perjanjian tersebut dijadwalkan dibawa ke parlemen Uni Eropa pada 23 November 2026, dengan persetujuan parlemen diharapkan dapat diperoleh dalam sesi pleno Desember 2026.
(prc/ell)




























