“Kelas menengah adalah kelompok yang paling rentan mengalami tekanan double squeeze (impitan ganda) akibat kebijakan ini,” kata Rahma. Hal ini tercermin dari beberapa hal.
Pertama, lonjakan cicilan KPR floating karena debitur KPR komersial yang sudah melewati masa bunga tetap (fixed rate) dan masuk ke skema bunga mengambang (floating rate) akan menghadapi penyesuaian cicilan bulanan.
Jika rasio cicilan terhadap pendapatan (Debt Service Ratio) sudah mendekati batas 30% - 35%, kenaikan bunga akan langsung memangkas ruang belanja bulanan rumah tangga. (Sebaliknya, KPR subsidi FLPP tidak terdampak karena bunganya dipatok tetap oleh pemerintah).
Kedua, kenaikan bunga kredit konsumtif lainnya, jadi selain KPR, fasilitas kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit tanpa agunan (KTA), dan pembiayaan paylater juga cenderung mengalami penyesuaian bunga ke atas.
Ketiga, di saat cicilan naik, kelas menengah juga menanggung kenaikan harga barang konsumsi dan transportasi akibat pelemahan Rupiah (imported inflation) serta fluktuasi harga pangan (volatile food yang tercatat 5,81% yoy pada Oktober 2026).
“Karena kelas menengah tidak menerima bantalan bantuan sosial langsung seperti kelompok berpendapatan rendah, penyesuaian yang terjadi adalah fenomena mantab (makan tabungan) atau penurunan kelas konsumsi (downtrading),” kata Rahma.
Terakhir, dampak ini tidak seragam di seluruh lapisan bagi orang kaya akan semakin kaya, bagi rumah tangga kelas menengah yang tidak memiliki utang berbunga floating dan justru memiliki surplus likuiditas, kenaikan BI-Rate ke 6,00% memberikan kompensasi positif berupa imbal hasil deposito perbankan dan kupon SBN ritel yang lebih menarik.
“Kenaikan BI-Rate pada akhirnya merupakan pilihan trade-off klasik yaitu mengorbankan laju ekspansi sektor riil dan kenyamanan arus kas kelas menengah debitur dalam jangka pendek demi mencegah krisis nilai tukar dan lonjakan inflasi yang jauh lebih merusak daya beli seluruh lapisan Masyarakat,” pungkasnya.
(ell)





























