Untuk merealisasikannya, negara-negara Uni Eropa perlu merampungkan rancangan undang-undang pajak digital yang telah diajukan sejak 2018. Pembahasannya telah lama tertunda akibat tekanan dari AS dan keengganan sejumlah negara anggota, seperti Irlandia, yang menjadi lokasi kantor perusahaan-perusahaan teknologi besar.
Anggaran jangka panjang tersebut akan mengatur belanja Uni Eropa selama periode 2028 hingga 2034 dan secara teknis harus diselesaikan sebelum akhir 2027. Namun, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa justru menargetkan kesepakatan dapat dicapai pada akhir tahun ini, sebelum sejumlah pemilihan umum penting berlangsung di kawasan tersebut, termasuk di Prancis dan Polandia, yang berpotensi memengaruhi negosiasi anggaran.
“Ini adalah anggaran yang sesuai dengan ambisi kita,” kata Costa dalam konferensi pers di Brussels. “Proposal ini tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat kita.”
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan proposal tersebut “merupakan langkah awal, tetapi nilai keseluruhannya masih terlalu tinggi.” Dalam pernyataan pada Sabtu, Merz mengatakan bahwa “pembagian beban yang adil dan setara hanya dapat dicapai melalui penyesuaian dari sisi pendapatan.”
Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar €2 triliun (sekitar Rp40.142,74 triliun) atau US$2,2 triliun (sekitar Rp40.244,6 triliun). Anggaran tersebut mencakup alokasi miliaran euro untuk pertahanan dan daya saing, selain belanja tradisional untuk subsidi pertanian dan dana pembangunan.
Komisi Eropa juga mengusulkan penerimaan pajak baru sebesar €60 miliar (sekitar Rp1.204,28 triliun) setiap tahun. Sumbernya antara lain berasal dari sebagian penerimaan cukai tembakau negara-negara anggota, pajak korporasi dengan nilai tetap bagi perusahaan besar, serta pungutan atas peralatan elektronik yang telah dibuang tetapi belum dikumpulkan.
Proposal pada Sabtu tersebut merupakan upaya terbaru Brussels untuk mencapai kesepakatan setelah proposal sebelumnya yang diajukan Irlandia, negara yang saat ini memegang jabatan presidensi bergilir Uni Eropa, dikritik kelompok negara frugal karena masih terlalu besar. Sementara itu, negara-negara lainnya menilai anggaran tersebut terlalu kecil.
Besaran anggaran maupun prioritas penggunaannya telah menjadi sumber perdebatan. Sejumlah negara, khususnya di kawasan timur Uni Eropa, meminta alokasi belanja pertahanan yang lebih besar. Negara-negara lainnya menginginkan agar prioritas belanja tradisional Uni Eropa tetap dipertahankan.
Terbaru, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengaitkan pemberian dana pembangunan dengan dukungan negara-negara anggota terhadap Ukraina. Sebagian besar anggaran Uni Eropa dibiayai melalui kontribusi negara-negara anggotanya. Negara-negara yang menjadi kontributor bersih, seperti Jerman, menanggung sebagian besar pembiayaan tersebut.
Para pemimpin Uni Eropa akan membahas anggaran tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi selama dua hari di Brussels yang dimulai pada Kamis.
(bbn)




























