Logo Bloomberg Technoz

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan mobilisasi pembiayaan sebesar US$2,94 miliar menunjukkan kepercayaan lembaga dan mitra internasional terhadap arah kebijakan transisi energi Indonesia. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan beserta infrastruktur pendukungnya.

“Transisi energi membutuhkan investasi besar dan kolaborasi jangka panjang. Dukungan pembiayaan dari berbagai mitra internasional ini menjadi modal penting bagi PLN untuk merealisasikan pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang kolaborasi dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat bagi Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan energi nasional,” ujar Suroso.

Pembiayaan tersebut melibatkan sejumlah lembaga keuangan internasional, antara lain World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement (AFD), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Export Finance Australia (EFA).

Sebagian dukungan pendanaan tersebut disalurkan melalui platform Just Energy Transition Partnership (JETP). Keterlibatan berbagai lembaga internasional ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi pendanaan untuk mendukung kebutuhan investasi dalam pengembangan energi bersih.

PLN Percepat Realisasi Proyek Energi Terbarukan

Selain memperoleh dukungan pembiayaan, PLN juga mencatat perkembangan dari sisi kesiapan proyek. Dalam rangkaian agenda COP31, perusahaan menandatangani enam PPA dan dua Letter of Intent (LoI) untuk pengembangan pembangkit EBT.

Kesepakatan tersebut mencakup proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Sejumlah proyek juga dirancang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Untuk pembangkit tenaga air, proyek yang diumumkan meliputi PLTA Redelong berkapasitas 18 megawatt (MW), PLTA Pakkat-2 sebesar 45 MW, PLTA Besai-2 sebesar 20 MW, serta PLTA Salu Uro dengan kapasitas 95 MW.

Sementara itu, pengembangan pembangkit tenaga surya mencakup PLTS Timor-1 dan PLTS Timor-2 yang masing-masing memiliki kapasitas 5 MW. PLN juga mengembangkan PLTS Betun berkapasitas 0,6 MW yang terintegrasi dengan BESS.

Proyek lainnya adalah PLTS Sumbawa-Bima dengan kapasitas 10 MW yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai. Adapun untuk pembangkit tenaga angin, PLN mengumumkan pengembangan PLTB Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dengan kapasitas 70 MW dan 60 MW yang juga didukung BESS.

Suroso menjelaskan, penandatanganan kontrak jual beli listrik merupakan tahapan penting untuk membawa proyek energi terbarukan dari proses pengadaan menuju realisasi investasi dan pembangunan.

Menurutnya, kepastian kontrak komersial dibutuhkan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan proyek. Dengan demikian, pengembangan pembangkit EBT dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Penandatanganan PPA menunjukkan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dalam RUPTL terus bergerak menuju tahap implementasi. Kami terus mendorong agar proses pengadaan energi terbarukan dapat menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, sehingga pembangunan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Suroso.

Di luar pembangunan pembangkit, PLN turut memperluas pengembangan produk listrik hijau untuk menjawab kebutuhan pelanggan korporasi. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Time-Based Renewable Energy Certificate (T-REC) yang dikembangkan bersama Princeton Digital Group (PDG).

Produk tersebut memungkinkan pencocokan atribut energi terbarukan berdasarkan waktu produksi dan konsumsi listrik. Skema ini memberikan transparansi lebih baik bagi pelanggan dalam mengidentifikasi penggunaan energi bersih sesuai periode kebutuhan listrik mereka.

Pengembangan T-REC dinilai relevan bagi sektor industri dan pusat data yang memiliki kebutuhan listrik besar. Selain membutuhkan pasokan energi yang andal, kedua sektor tersebut juga semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasional bisnisnya.

Melalui inovasi tersebut, PLN berupaya memperluas akses pelanggan terhadap produk listrik hijau yang lebih kredibel. Pengembangan instrumen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem energi terbarukan di dalam negeri.

Siapkan Pipeline EBT Berkapasitas Gigawatt

Untuk menjaga kesinambungan pengembangan energi bersih, PLN juga menyiapkan sejumlah proyek berskala besar dalam pipeline pengadaan berikutnya. Langkah ini menjadi bagian dari tahapan lanjutan pelaksanaan RUPTL 2025-2034.

Rencana tersebut mencakup pengembangan PLTS Mentari Nusantara II dengan kapasitas 1,39 gigawatt (GW), Program PLTB Bayu Nusantara sebesar 1,3 GW, serta Program PLTA Hydro Sulawesi yang ditargetkan memiliki kapasitas 2,2 GW.

Ketiga program tersebut memperlihatkan arah pengembangan portofolio pembangkit EBT PLN dalam beberapa tahun mendatang. Selain menambah kapasitas energi bersih, proyek-proyek tersebut diharapkan memperkuat diversifikasi sumber energi dalam sistem kelistrikan nasional.

Kesiapan pipeline juga menjadi penting untuk menjaga kesinambungan investasi setelah proyek-proyek sebelumnya memasuki tahap kontrak dan pembangunan. Dengan adanya perencanaan proyek lanjutan, pengembangan energi terbarukan diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan yang diumumkan dalam forum internasional.

Suroso menegaskan, berbagai capaian PLN di COP31 merupakan bagian dari strategi untuk memastikan agenda transisi energi Indonesia berjalan melalui proyek yang memiliki dukungan pendanaan, kepastian komersial, dan perencanaan implementasi.

“Transisi energi tidak cukup hanya direncanakan. Yang terpenting adalah bagaimana proyek-proyek tersebut dapat direalisasikan secara konsisten. Melalui penguatan pembiayaan, kepastian kontrak proyek, pengembangan produk listrik hijau, dan pipeline pengadaan berikutnya, PLN memastikan agenda transisi energi terus berjalan dengan tetap memperhatikan ketahanan energi, keandalan pasokan listrik, dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Suroso.

Melalui rangkaian kesepakatan di COP31, PLN berupaya memperkuat posisi Indonesia dalam agenda transisi energi global. Mobilisasi pembiayaan, penandatanganan kontrak proyek, serta pengembangan produk listrik hijau menjadi sejumlah instrumen untuk mempercepat perubahan struktur pasokan energi nasional.

Di sisi lain, implementasi berbagai proyek tersebut tetap membutuhkan kesinambungan investasi, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi dengan mitra internasional maupun pelaku industri. Faktor-faktor tersebut akan menentukan keberhasilan pengembangan energi bersih sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(tim)

No more pages