Dia menggambarkan, asuransi karbon ini member perlindungan atas kredit karbon yang tidak dapat diserahkan sesuai komitmen, kemudian dinyatakan tidak valid, atau hilang akibat peristiwa seperti kebakaran hutan dan perubahan penggunaan lahan.
Menurut Ogi, di sejumlah pasar luar negeri, perusahaan asuransi dan reasuransi telah mulai mengembangkan perlindungan serupa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mulai tumbuh, meskipun pasar dan praktiknya masih berkembang sehingga potensi bisnisnya perlu dikaji secara cermat.
Sejalan dengan inisiatif asosiasi industri dan program dalam Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP yang menargetkan pengembangan produk carbon insurance pada 2026, OJK mendorong pembahasan lebih lanjut bersama asosiasi dan pelaku industri.
Kajian tersebut perlu mencakup potensi kebutuhan pasar, jenis risiko yang dapat dijamin, ketersediaan data, kemampuan industri dalam menilai dan mengelola risiko, serta dukungan reasuransi. Indonesia memiliki potensi proyek karbon berbasis alam, antara lain di sektor kehutanan, gambut, dan mangrove.
Namun, pengembangan produk perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kejelasan standar dan mekanisme pasar karbon, agar perlindungan yang ditawarkan dapat memberikan kepastian bagi pemegang polis sekaligus dikelola secara prudent oleh perusahaan asuransi.
(lav)



























