Logo Bloomberg Technoz

Meskipun teks tersebut telah dipangkas menjadi sembilan halaman—setengah dari panjang draf sebelumnya—para negosiator masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Para menteri dan kelompok negosiasi melanjutkan pembahasan pada Kamis dan bersiap untuk bekerja hingga larut malam; perundingan kemungkinan akan berlangsung melampaui jadwal penutupan pada Jumat (20/11/2026).

"Kami memiliki kewajiban untuk menyukseskan COP31," ujar Murat Kurum, Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki sekaligus presiden konferensi tersebut, kepada para wartawan pada Kamis.

"Kami tidak akan meninggalkan meja perundingan sebelum solusi tercapai."

Draf baru ini menggunakan nada yang lebih lunak terhadap sektor minyak dan gas, serta beralih secara tegas dari usulan sebelumnya yang lebih agresif—yang menyerukan “tindakan percepatan untuk menghapus bahan bakar fosil” dan “transisi segera” dalam sistem energi.

Para utusan tidak lagi secara eksplisit menyebutkan pembatasan pelepasan polusi metana oleh produsen energi, dan justru mendukung dorongan dari pihak industri untuk mempercepat penggunaan teknologi penangkapan karbon (carbon capture)—yang sering kali dianggap sebagai pengalihan perhatian dari upaya nyata untuk memangkas emisi.

Perubahan sikap terkait bahan bakar fosil dalam KTT ini terjadi beberapa jam setelah para pemimpin Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia sepakat untuk meningkatkan pasokan produk minyak bumi olahan, di tengah terganggunya aliran minyak dan gas akibat berbagai konflik.

Negara-negara yang mengadvokasi aksi iklim namun di saat yang sama tetap mengejar kesepakatan terkait dengan bahan bakar polutif berisiko melemahkan upaya global, ujar Nana Antwi-Boasiako Amoah, ketua Kelompok Negosiator Afrika untuk Perubahan Iklim.

“Ini adalah kemunafikan dalam keseluruhan proses tersebut,” katanya kepada para wartawan.

Penyelenggara KTT berupaya menggalang dukungan untuk sebuah komitmen sukarela guna meningkatkan porsi listrik dalam permintaan energi global menjadi 35% pada 2035, naik dari angka saat ini yang sedikit di atas 20%.

Mereka juga berupaya memasukkan tujuan ini ke dalam deklarasi akhir COP31, yang akan memberikan landasan lebih formal bagi ambisi tersebut.

Langkah ini menuai keberatan keras dari blok negara-negara berkembang, termasuk India, yang menolak penetapan target yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down) dalam sebuah keputusan resmi.

Dalam draf terbaru, para negosiator mencoba mencapai kompromi dengan menggabungkan tujuan tersebut bersama referensi mengenai komitmen sebelumnya untuk meningkatkan energi terbarukan dan mempercepat peningkatan efisiensi.

Draf teks yang baru ini mencerminkan upaya untuk menghasilkan rumusan sekuat mungkin dalam sebuah konferensi di mana kesepakatan hanya dapat dicapai melalui konsensus, ungkap Chris Bowen, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia yang bertindak sebagai pemimpin negosiasi.

Diskusi akan terus berlanjut hingga KTT ini mampu menyampaikan “pesan yang cukup kuat—sebagaimana mestinya—kepada para pengambil keputusan di ruang rapat perusahaan maupun masyarakat umum di seluruh dunia,” ujar Bowen kepada wartawan.

Negara-negara yang bertemu di Antalya untuk perundingan selama dua pekan berada di bawah tekanan untuk memberikan tanggapan yang tegas, menyusul serangkaian bencana cuaca ekstrem yang mematikan sepanjang tahun lalu serta penilaian suram dari PBB yang menyatakan bahwa dunia tidak akan mampu memenuhi janji Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C—sebuah ambang batas krusial bagi pemanasan planet ini.

Para kritikus menuduh Turki dan Australia lebih mengutamakan target elektrifikasi dengan mengorbankan upaya penting untuk membuka akses pendanaan iklim dan melakukan dekarbonisasi.

“Upaya untuk membuktikan bahwa target utama yang mencolok merupakan tanda keberhasilan COP kali ini telah meleset dalam banyak hal,” ujar Avantika Goswami, manajer program di Centre for Science and Environment India, sebuah kelompok riset.

Meskipun draf teks hari Kamis mencakup rencana untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada 2035, usulan sebelumnya yang menuntut penyediaan dana setidaknya US$120 miliar per tahun telah dihapus.

Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), negara-negara berkembang diperkirakan membutuhkan sekitar US$305 miliar per tahun untuk upaya adaptasi hingga 2035.

Sebagai gantinya, perincian mengenai masalah ini mungkin akan diputuskan pada pertemuan COP32 tahun depan di Addis Ababa, Ethiopia.

Draf tersebut memuat peta jalan potensial untuk mengidentifikasi sumber pendanaan adaptasi yang lebih besar dan dapat diprediksi.

Isu perdagangan menjadi topik yang memicu perdebatan sengit di ruang negosiasi.

Usulan awal untuk menghapus langkah-langkah sepihak—seperti mekanisme pengenaan pajak terhadap barang-barang lebih murah yang diproduksi dengan standar lingkungan yang lebih longgar—telah dihapus dari draf terbaru.

China, eksportir utama teknologi ramah lingkungan di dunia, terus mendorong kelancaran arus perdagangan produk-produk tersebut.

Para negosiator masih berupaya menyelesaikan perselisihan mengenai jadwal penerbitan laporan mendatang dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Beberapa negara menginginkan laporan tersebut diterbitkan tepat waktu untuk menjadi bahan masukan bagi “peninjauan global” (global stocktake)—sebuah penilaian terhadap kemajuan dunia dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.

Kenya, India, dan sejumlah negara lain menyatakan kekhawatiran mengenai penyelesaian analisis tersebut dalam jadwal yang sangat ketat, sementara pihak lain berpendapat bahwa proses ini lebih menguntungkan negara-negara kaya.

Draf perjanjian yang baru menawarkan potensi kompromi dengan menyusun jadwal yang tidak terlalu kaku.

(bbn)

No more pages