Logo Bloomberg Technoz

Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut muncul setelah bencana alam yang terjadi sejak November 2025, sementara APBN 2026 telah ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk menangani dampak bencana tersebut.

Selain bencana alam, fleksibilitas APBN juga diperlukan untuk merespons kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

"Harga jual BBM dan tarif dasar listrik yang bersubsidi itu tetap, maka kemudian menjadi implikasi bagi APBN. Dan kita serap," tegasnya. 

Suahasil menegaskan bahwa selain menjaga fleksibilitas anggaran, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum dan penerimaan negara sebagai bagian dari upaya menjaga kinerja APBN di tengah ketidakpastian global.

Sebagai catatan, Kemenkeu melaporkan realisasi belanja negara yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi serta non-energi sampai 31 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp415,8 triliun. angka ini melonjak 32% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp315 triliun.

Suahasil saat itu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Jumat (13/11/2026) menyebutkan porsi subsidi dan kompensasi energi dan non-energi tercatat sudah 93% dari total target APBN 2026 yang sebesar Rp500 triliun. Target inipun bengkak dari pagu awal hanya Rp447 triliun.

"Berdasarkan perinciannya, total belanja subsidi Rp261,4 triliun dari sebelumnya Rp194,9 triliun. Kemudian, kompensasi Rp154,4 triliun dari sebelumnya Rp120 triliun," tercantum dalam dokumen paparannya. 

Menurut perinciannya, realisasi belanja subsidi diberikan untuk penggunaan kuota bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 15,24 juta kiloliter (kl), naik 9,5% dari 13,91 juta kl pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, pemakaian LPG 3 kg sebanyak 6,49 juta metrik ton, naik 2,3% dari sebelumnya 6,35 juta metrik ton. Selanjutnya, subsidi listrik diberikan untuk 43,5 juta pelanggan, naik 2,3% dari 42,5 sebelumnya juta pelanggan.

Di bagian non-energi, subsidi diberikan untuk pupuk sebanyak 7,1 juta ton, melonjak 9,7% dari sebelumnya 6,5 juta ton. Terakhir, subsidi bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 4,2 juta debitur, melonjak 7,7% dari 3,9 juta debitur.

(lav)

No more pages