"Karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai klaim," tuturnya.
Sebelumnya Ketua BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito pun menegaskan bahwa di tengah penantian pencairan kedua sebesar Rp10 triliun, belum turunnya anggaran tersebut bukan disebabkan pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun ini.
Dia menjelaskan pencairan dana tahap kedua masih menunggu proses pelaporan dan pemeriksaan penggunaan dana tahap pertama.
Pencairan tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah dilakukan pada 14 Oktober 2026. Dana tersebut langsung digunakan untuk membayar klaim-klaim pembiayaan kesehatan.
"Langsung kita gunakan untuk melakukan pembayaran klaim. Dalam waktu kurang lebih dua minggu, 14 sampai 28 hari itu sudah selesai kita gunakan," ujar Prihati, di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dia mengatakan BPJS Kesehatan akan menyampaikan laporan penggunaan dana tahap pertama kepada Kementerian Keuangan pada 19 November 2026. Setelah itu, pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana sebelum merealisasikan pencairan tahap kedua.
"Dan kemudian setelah ada pembahasan dari laporan kita, akan dilakukan realisasi untuk tahap kedua Rp10 triliun berikutnya. Dan sekali lagi kita akan gunakan untuk melakukan pembayaran pada klaim-klaim pembiayaan kesehatan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan tambahan anggaran Rp20 triliun tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Tahun ini presiden memberikan tambahan Rp20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya apa? Tahun ini Rp60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS," kata Muhaimin.
Di sisi lain, Suahasil sebelumnya mengungkapkan penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 baru terkumpul sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,12% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Dengan demikian, pemerintah masih harus menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam waktu kurang dari dua bulan hingga akhir tahun.
Sejalan dengan hal tersebut, ia meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh, seluruh media masyarakat untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, Jumat (16/11/2026).
(lav)



























