Logo Bloomberg Technoz

Di BRI, komitmen tersebut dijalankan melalui program BRI Peduli. Program ini menjadi payung pelaksanaan kegiatan TJSL perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui peran tersebut, BRI berupaya mengoptimalkan jaringan operasional dan kapasitas pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan kondisi darurat. Keberadaan jaringan tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat identifikasi kebutuhan masyarakat dan penyaluran bantuan ketika bencana terjadi.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat berbagai wilayah memiliki potensi risiko bencana. Situasi tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN, untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan, kecepatan respons, serta koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN yang memiliki sumber daya, jaringan operasional, dan kapasitas pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan bencana tidak hanya membutuhkan ketersediaan bantuan, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara cepat, menentukan prioritas penanganan, serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, keberadaan Satuan Tugas Bencana BUMN Peduli menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan mengoptimalkan kontribusi seluruh BUMN,” ungkap Dhanny.

Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan bantuan logistik maupun sumber daya manusia. Proses tersebut juga memerlukan sistem koordinasi yang mampu menghubungkan kebutuhan di lapangan dengan kapasitas masing-masing perusahaan BUMN.

Enam Klaster Jadi Fondasi Koordinasi BUMN

Untuk memastikan kontribusi setiap perusahaan berjalan optimal, Satgas Bencana BUMN Peduli menetapkan empat fokus utama dalam pelaksanaan tugasnya.

Fokus pertama adalah mempermudah koordinasi antarpemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. Kedua, memperkuat manajemen tanggap bencana melalui identifikasi kebutuhan sejak kejadian berlangsung hingga memasuki tahap pemulihan atau recovery.

Fokus ketiga diarahkan pada penyaluran bantuan secara terarah berdasarkan skala prioritas melalui mekanisme koordinasi yang efektif. Sementara fokus keempat adalah mendorong pelaksanaan tanggap bencana yang efektif, tepat sasaran, dan efisien.

Untuk mendukung pelaksanaan empat fokus tersebut, Satgas membentuk enam klaster berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing perusahaan BUMN.

Keenam klaster tersebut meliputi Infrastruktur dan Konstruksi; Transportasi dan Logistik; Pangan dan Kebutuhan Dasar; Energi, Telekomunikasi, dan Digital; Kesehatan; serta Perbankan.

Pembagian klaster memungkinkan setiap perusahaan berkontribusi sesuai bidang keahliannya. Dengan struktur tersebut, kebutuhan penanganan bencana dapat direspons melalui dukungan yang lebih terorganisasi, mulai dari pembangunan infrastruktur darurat, penyediaan logistik, pemenuhan kebutuhan pangan, hingga layanan kesehatan dan keuangan.

Dok. BRI

Sebagai Ketua Satgas, BRI bertanggung jawab mengoordinasikan keseluruhan klaster. Meski demikian, pelaksanaan koordinasi tetap memperhatikan kewenangan teknis masing-masing BUMN agar setiap perusahaan dapat menjalankan fungsi dan kapasitasnya secara optimal.

Selain menjalankan koordinasi di tingkat nasional, BRI juga mendapat mandat sebagai Koordinator Wilayah Penanganan Bencana untuk tiga wilayah, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya.

Dalam kapasitas tersebut, BRI bertugas melakukan identifikasi terhadap kejadian bencana dan kebutuhan awal masyarakat terdampak. Perseroan juga mengonsolidasikan dukungan dari perusahaan BUMN yang berada di wilayah terkait.

Koordinasi turut dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dan instansi terkait. Sinergi dengan lembaga setempat diperlukan agar dukungan BUMN dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan aktual masyarakat di lokasi bencana.

Pembagian tanggung jawab wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat respons di tingkat daerah. Dengan melibatkan BUMN yang memiliki jaringan dan sumber daya setempat, proses identifikasi kebutuhan serta mobilisasi bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.

Satgas Perkuat Mekanisme Penanganan hingga Pemulihan

Dalam pelaksanaannya, Satgas Bencana BUMN Peduli menerapkan mekanisme kerja yang terdiri atas tiga tahapan utama. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara sistematis, mulai dari penerimaan informasi awal hingga evaluasi setelah bantuan disalurkan.

Tahap pertama dimulai dengan deteksi informasi mengenai kejadian bencana. Setelah informasi diterima, Satgas melakukan aktivasi, menetapkan prioritas penanganan, melaksanakan asesmen cepat, serta menyusun rencana aksi berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Tahapan ini menjadi dasar bagi Satgas untuk menentukan jenis dukungan yang diperlukan dan perusahaan BUMN yang dapat dilibatkan. Identifikasi awal juga penting agar bantuan yang disiapkan sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak.

Tahap kedua mencakup mobilisasi sumber daya dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pada fase ini, koordinasi antarklaster menjadi penting untuk memastikan dukungan dari setiap perusahaan dapat disalurkan secara terintegrasi.

Selain mobilisasi dan distribusi bantuan, tahap kedua juga mencakup pelaksanaan komunikasi serta publikasi yang terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi mengenai aktivitas penanganan bencana yang dilakukan oleh BUMN.

Selanjutnya, tahap ketiga meliputi pemantauan, konsolidasi laporan, dan evaluasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bantuan telah diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam penanganan berikutnya.

Evaluasi juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesiapan Satgas dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Dengan adanya pelaporan dan pemantauan, pelaksanaan bantuan dapat ditinjau berdasarkan kebutuhan serta prioritas di lapangan.

Dhanny menegaskan bahwa sinergi ant BUMN menjadi kunci agar penanganan bencana tidak berjalan secara terpisah. Setiap perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan keunggulan dan kapasitasnya untuk saling melengkapi dalam mendukung masyarakat terdampak.

“Melalui Satgas ini, kita berharap seluruh BUMN dapat bergerak secara terkoordinasi, saling melengkapi sesuai kompetensi masing-masing, serta memberikan dukungan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada proses pemulihan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkas Dhanny.

Melalui penguatan Satgas Bencana BUMN Peduli, BRI bersama perusahaan negara lainnya berupaya membangun pola penanganan bencana yang lebih terstruktur. Peran BUMN tidak hanya diarahkan pada penyediaan bantuan ketika kondisi darurat terjadi, tetapi juga mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat setelah bencana.

Optimalisasi enam klaster, koordinasi wilayah, serta mekanisme kerja berjenjang diharapkan dapat memperkuat efektivitas kontribusi BUMN dalam penanggulangan bencana nasional. Dengan demikian, sinergi perusahaan negara dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko bencana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

(tim)

No more pages