Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken pada Februari 2026, Jatam menilai, pemerintah secara tidak langsung telah mengepung kawasan penyangga habitat terakhir satwa Badak Jawa itu dengan konsesi tambang dan migas.
Mereka membeberkan data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, serta dokumen resmi pemerintah, bentang alam di sekitar Ujung Kulon terbukti dikelilingi berlapis kepentingan ekstraktif.
Berikut perinciannya:
- Di koridor timur laut taman nasional, tercatat IUP milik PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas 84,7 hektare (ha) serta IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 ha
- Potensi Emas dan Perak: Data Minerba serta identifikasi Dinas ESDM Provinsi Banten mengonfirmasi adanya potensi cadangan mineral logam berupa emas dan perak di sisi timur kawasan serta wilayah Pandeglang. Pada saat yang sama, Provinsi Banten saat ini memiliki 139 IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 ha.
- Prospek Migas Lepas Pantai: Peta Geomigas ESDM memperlihatkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon, di mana sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK masuk dalam Joint Study Area (Area Studi Bersama) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.
"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun," papar Jatam.
Jejak Antam
Di sisi timur luar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, sementara itu, terdapat tambang emas Cibaliung yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya (CSD); sebuah entitas usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam sejak 2010 hingga 2022 dengan luas area sekitar 1.340 ha.
Berdasarkan keterangan di laman resminya, perusahaan tercatat sudah memulai tahap eksplorasi sejak 1996 dan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pada 2004, sebelum akhirnya mulai tahap produksi sekitar Juni 2010.
Proyek tersebut memiliki angka kandungan atau target emas sebesar 411.530 troy ons atau setara sekitar 12,8 metrik ton emas murni, dengan umur operasional diperkirakan selama enam tahun.
Penghentian produksi tersebut bukan semata-mata karena seluruh potensi emas telah habis dieksploitasi. Dalam laporan tahunan Antam 2025, disebutkan bahwa IUP operasi produksi PT CSD dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2022.
"Hingga saat ini, Antam maupun CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan ataupun membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut," ujar Sekretaris Perusahaan Antam Wishnu Danandi kepada Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).
Penjelasan ESDM
Dalam perkembangannya, Kementerian ESDM mengakui adanya penetapan WUP tersebut. Akan tetapi, wilayah yang diatur hanyalah sebagian areal perairan laut di sekitar TN Ujung Kulon, dan penetapannya telah berproses sejak 2013 atas usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, sebelum akhirnya kembali diusulkan ole Pemprov Banten tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Hingga akhirnya terbit Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, yang kembali membuat wilayah sekitar areal TNUK menjadi WUP per Februari tahun ini.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan," ujar Juru Bicara ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
(wdh)






























