Berikut rangkuman lengkap hasil RDG BI November 2026:
Prospek Ekonomi Global
BI menilai ketidakpastian perekonomian dunia masih tinggi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa mendorong harga minyak dan berbagai komoditas dunia tetap tinggi.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan masih lemah sekitar 3,1%, dengan tekanan inflasi yang tetap tinggi sekitar 4,6%. Kondisi tersebut membuat kebijakan moneter global yang ketat diperkirakan berlanjut, termasuk potensi kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Funds Rate (FFR).
Imbal hasil atau yield US Treasury juga diperkirakan tetap tinggi sejalan dengan ekspektasi kenaikan FFR dan besarnya defisit fiskal pemerintah AS.
Selain itu, risiko pasar keuangan meningkat akibat sentimen terhadap valuasi saham perusahaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dinilai meningkat berlebihan. Perkembangan tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada investasi portofolio di negara berkembang atau emerging markets.
Prospek Ekonomi RI
Di tengah kondisi global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap baik dan perlu terus diperkuat. Ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 tumbuh 5,47% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 5,29%.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi.
Perkembangan terkini juga menunjukkan ekonomi kuartal IV-2026 tetap tumbuh baik. Hal ini ditopang berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga sejalan dengan perbaikan ekspektasi konsumen.
Investasi juga dinilai tetap terjaga, didukung peningkatan peran investasi swasta. Hal tersebut tercermin dari kenaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Dari sisi eksternal, BI menilai kinerja ekspor masih perlu didorong, termasuk ekspor nonmigas untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas. Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9%-5,7%.
Kinerja Neraca Pembayaran
Adapun BI menilai kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk menjaga ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global.
Neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus sebesar US$3,36 miliar. Angka tersebut melanjutkan surplus pada Agustus 2026 sebesar US$3,55 miliar.
Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada kuartal IV-2026 mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global dan sentimen investor asing di pasar saham. Hingga 16 November 2026, pasar saham mencatat aliran modal keluar atau net outflows sebesar US$0,9 miliar.
Meski demikian, secara keseluruhan aliran modal pada kuartal IV-2026 masih mencatatkan net inflows sebesar US$4,80 miliar. Aliran masuk tersebut terutama ditopang penerbitan global sukuk dan global bond pemerintah serta net inflows pada Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar US$146,8 miliar.
Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Nilai Tukar Rupiah
BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 berada di level Rp18.245/US$ atau melemah 0,66% secara point to point (ptp) dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Pelemahan tersebut dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI berkomitmen mengoptimalkan seluruh instrumen moneter.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui pemberian insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), termasuk melalui fasilitasi transaksi menggunakan bank mitra.
Insentif diberikan untuk instrumen Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada BI serta transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra.
Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan tersebut telah mendorong transaksi lindung nilai atau hedging di pasar domestik sekitar US$14,10 miliar hingga 17 November 2026.
Ke depan, BI memperkirakan rupiah bergerak stabil dengan dukungan komitmen bank sentral, imbal hasil aset rupiah yang menarik, inflasi terkendali, serta prospek ekonomi domestik yang tetap baik.
Inflasi Oktober
BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 sebesar 3,23% yoy, lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,28%.
Perkembangan tersebut dipengaruhi inflasi inti yang turun menjadi 2,56% yoy, didukung konsistensi kebijakan BI dalam menjaga inflasi.
Inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices juga tercatat lebih rendah sebesar 3,24% yoy.
Sebaliknya, inflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food meningkat menjadi 5,81% yoy. Kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi komoditas pangan di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca.
BI akan terus memperkuat kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah, untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027.
Bank sentral juga memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kredit Perbankan
Penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21% yoy, didukung pertumbuhan kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Masing-masing jenis kredit tersebut tumbuh sebesar 21,32%, 12,99%, dan 4,73% yoy.
Pertumbuhan kredit tidak hanya ditopang bank BUMN yang mencatat pertumbuhan 14,34%, tetapi juga meluas pada bank umum swasta nasional (BUSN) dan kantor cabang bank asing (KCBA), masing-masing sebesar 14,07% dan 13,92%.
Berdasarkan penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong kredit terkait program pemerintah yang tumbuh 20,8% serta kredit korporasi swasta non-industri keuangan bukan bank (IKNB) yang tumbuh 20,4%.
Kredit UMKM juga menunjukkan peningkatan, terutama didorong segmen mikro dan menengah.
Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat sebesar Rp466,2 triliun. Angka tersebut terdiri atas alokasi KLM financing channel sebesar Rp345,2 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang sebesar Rp121 triliun.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8%-12%.
Transaksi Digital
Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2026 tetap mencatatkan pertumbuhan kuat.
Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47% yoy. Pertumbuhan tersebut didukung perluasan akseptasi pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS. Secara khusus, transaksi QRIS tumbuh 70,95% yoy.
Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang masing-masing mencapai 71,91 juta dan 51,31 juta.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% yoy menjadi Rp1.353 triliun.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas guna turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga diperkuat dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
1. Memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, serta memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:
- mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market;
- mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik;
- meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA) dengan pengurangan premi dari semula 40% menjadi sebesar 45% untuk tenor 6 bulan dan dari semula 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan;
- memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan Bank Indonesia, yang memungkinkan perbankan memperoleh dana Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berlaku paling lambat Maret 2027;
2. Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan dengan:
- melakukan persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi sebesar 3% dari DPK melalui optimalisasi dukungan kepada kredit/pembiayaan perbankan untuk sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan penguatan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, yang berlaku 1 Desember 2026;
- memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan;
3. Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital dengan:
- mengimplementasikan kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound, pada minggu ke-2 Desember 2026;
- memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) termasuk melalui pengembangan fitur online payment, mulai Januari 2027;
- memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran terkait pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, yang keduanya berlaku pada minggu ke-2 Desember 2026;
4. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(prc/ell)































