Logo Bloomberg Technoz

Hal tersebut, lanjutnya, menjadikan kehadiran industri tambang dalam negeri turut mendorong pengembangan wilayah, manfaat ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah," paparnya.

Untuk itu, IMA mendorong  pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional.

Pemetaan tersebut, ujar Sari, perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang agar upaya meningkatkan manfaat bagi negara tetap sejalan dengan keberlanjutan operasi dan investasi.

"Hal ini penting mengingat pertambangan merupakan industri padat modal, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi jangka panjang," kata dia.

"Untuk itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional."

Sekadar catatan, IMA beranggotakan perusahaan-perusahaan mineral dan batu bara ternama di Tanah Air termasuk PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., hingga PT Weda Bay Nickel.

Sebelumnya, instruksi penguasaan 70% hasil tambang agar dikuasai negara tersebut diutarakan oleh Prabowo akhir pekan lalu kepada jajarannya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Permintaan tersebut, kata Prabowo, selaras dengan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), khususnya Pasal 33 dan 34, yang mengamanatkan sektor produksi serta bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai sekarang, minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

Kepala Negara menilai, sistem ekonomi Indonesia telah dirancang oleh pendiri bangsa dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, dia mendorong, seluruh IUP tambang dikuasai oleh negara.

“Kalau tidak, karena kita butuh modal dia [investor] masukin modal boleh, investasi Anda kembali setelah itu, keuntungan harus mayoritas [dirasakan oleh] bangsa Indonesia,” kata dia.

Berdasarkan data Direktoran Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM per Februari 2026, ada sebanyak 4.052 IUP di Indonesia, yang terbagi ke beberapa jenis izin pertambangan.

Perinciannya adalah sebanyak 26 kontrak karya (KK), 74 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 3.818 IUP, 27 IUP khusus (IUPK), 15 izin pertambangan rakyat (IPR), serta 92 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Dari total 3.818 IUP, terdapat sebanyak 1.667 IUP untuk mineral logam dan batu bara (minerba) dan 2.151 IUP mineral nonlogam dan batu bara.

Secara terperinci, total 1.667 IUP mineral logam dan batu bara terbagi lagi menjadi 841 jenis mineral logam dan 826 untuk batu bara.

Khusus untuk IUP mineral logam, sebanyak 15 di antaranya merupakan IUP eksplorasi dan 826 di antaranya merupakan operasi produksi.

Untuk IUP batu bara, sebanyak 811 di antaranya merupakan IUP operasi produksi dan 15 sisanya merupakan IUP eksplorasi.

(ibn/wdh)

No more pages