Logo Bloomberg Technoz

Menurutnya, informasi mengenai pencairan dan perkembangan program BSU akan disampaikan melalui saluran resmi tersebut. Dengan demikian, masyarakat perlu waspada terhadap pesan atau tautan dari pihak yang mengaku dapat membantu pencairan bantuan.

Cara Cek BSU 2026 dengan NIK

Ilustrasi BSU Kemnaker (Diolah)

Pekerja yang ingin mengetahui informasi mengenai status penerima BSU 2026 dapat mengakses situs resmi Kemnaker. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

  1. Buka laman resmi BSU Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id.

  2. Pilih menu Cek NIK Penerima.

Namun, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (16/11/2026), mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 melalui NIK belum diumumkan. Keterangan pada situs Kemnaker menyebutkan bahwa informasi mengenai mekanisme pemeriksaan akan disampaikan melalui laman resmi kementerian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Sesditjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Agatha Widianawati, juga membenarkan bahwa layanan pengecekan NIK belum dibuka.

Ia menjelaskan bahwa proses tersebut belum dapat dilakukan karena program BSU masih berjalan dalam tahap persiapan. Pemerintah masih menyiapkan berbagai hal sebelum mekanisme pengecekan penerima dapat diakses masyarakat.

Kriteria Penerima BSU 2026

Ketentuan mengenai penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.

  3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Khusus pekerja di daerah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, pekerja di wilayah yang tidak memiliki UMK menggunakan UMP sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima merupakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.

Selain persyaratan tersebut, pemerintah memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Bantuan ini juga tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, pekerja yang memenuhi kriteria tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan dan pembukaan layanan pengecekan penerima BSU 2026. Pastikan informasi yang diperoleh berasal dari kanal Kemnaker agar terhindar dari kabar keliru maupun penipuan.

(seo)

No more pages