"Namun, pencarian lokasi tersebut belum mengarah pada pemanfaatan kawasan hutan kota sebagai tempat pembangunan gedung,"katanya.
Dia juga menegaskan tidak setuju apabila kawasan hutan kota digunakan untuk pembangunan fasilitas tertentu yang berpotensi mengubah fungsi ruang terbuka hijau.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan tidak akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat.
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta bahkan bersedia mengambil alih pengelolaan hutan kota tersebut apabila pihak UI tidak lagi mampu mengelolanya. Menurut dia, keberadaan kawasan hijau tersebut dibutuhkan untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta.
"Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan. Bahkan Jakarta sedang membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau. Dan saya setuju sekali kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta, maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi semakin besar," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11).
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati sinergi strategi untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia. Gus Ipul menyebut UI bersedia menyediakan lahan di sisi wilayah DKI Jakarta yang merupakan bagian dari kawasan hutan kota.
"Alhamdulillah, UI ini bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Gus Ipul menyatakan koordinasi lanjutan akan dilakukan terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
(dec/spt)






























