Investor juga belum mengetahui apakah target tersebut dihitung berdasarkan laba atau nilai produksi, serta apakah kebijakan berlaku bagi izin baru saja atau turut mencakup izin dan kontrak pertambangan yang sudah berjalan.
Selain itu, mekanisme pemenuhan target tersebut juga belum diketahui, apakah melalui pajak, royalti, atau pengambilalihan saham perusahaan oleh negara.
"Tanpa kejelasan ini, investor sulit memproyeksikan laba dan valuasi jangka panjang, sehingga premi risiko sektor naik," ujar Abida kepada Bloomberg Technoz, Selasa (18/11/2026)
Abida menilai reaksi awal pasar terhadap pernyataan Prabowo masih wajar sebagai bentuk penyesuaian premi risiko kebijakan.
Namun, koreksi harga saham berpotensi berlebihan untuk sebagian emiten, mengingat tingkat eksposur masing-masing perusahaan terhadap potensi perubahan kebijakan tidak sama.
Dia mencontohkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mayoritas sahamnya telah dimiliki negara melalui holding pertambangan MIND ID.
Dengan struktur kepemilikan tersebut, skenario peningkatan penguasaan saham oleh negara relatif tidak mengubah struktur kepemilikan ANTM.
Sebaliknya, risiko dinilai lebih besar bagi emiten tambang swasta seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), terutama apabila kebijakan nantinya turut diberlakukan terhadap izin pertambangan yang sudah berjalan.
Meski demikian, Abida menilai potensi koreksi lanjutan masih sangat bergantung pada detail aturan yang akan diterbitkan pemerintah.
Terlebih, valuasi saham sektor pertambangan saat ini juga telah menghadapi tekanan akibat aliran dana asing yang keluar serta ketidakpastian terkait evaluasi indeks MSCI.
Sebelumnya, saham-saham pertambangan mengalami tekanan jual pada perdagangan Senin (16/11), menyusul pernyataan Prabowo mengenai porsi manfaat hasil tambang yang harus dinikmati negara.
Saham BRMS mencatat penurunan paling dalam sebesar 6,17% ke level Rp304/saham. Disusul MDKA turun 0,77% ke Rp1.940/saham, INCO terpantau stabil di posisi Rp3.480/saham, dan ARCI melemah 2,25% ke Rp870/saham.
Tekanan tersebut memperlihatkan bahwa saham-saham yang memiliki eksposur terhadap komoditas logam dan mineral menjadi kelompok yang paling terdampak dibandingkan emiten batu bara.
Dalam pernyataannya di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (15/11), Prabowo meminta agar minimal 70% manfaat dari seluruh izin pertambangan masuk ke negara. Dia bahkan menyebut negara dapat mengambil alih saham perusahaan apabila diperlukan.
Pernyataan tersebut menambah perhatian investor terhadap arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, terutama terkait kepastian investasi dan potensi perubahan struktur kepemilikan perusahaan pertambangan.
(fik/naw)





























