Kendati demikian, dia menggarisbawahi dan mengakui belum terdapat studi kredibel yang secara khusus menghitung effective tax rate (ETR) atau tarif pajak efektif perusahaan pertambangan.
Di sisi lain, Apindo juga menyinggung tarif royalti yang dikenakan Pemerintah Indonesia kepada sejumlah komoditas tambang menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan di negara produsen komoditas sejenisnya.
"Sehingga proceed dari penjualan ekspor dan domestik dari komoditas tambang, bagian yang diterima oleh negara dari kegiatan pertambangan bisa dikatakan relatif signifikan," tutur dia.
Penertiban Tambang
Alih-alih mengakuisisi mayoritas IUP yang beroperasi di Tanah Air, Hendra menilai pemerintah lebih baik mengoptimalkan penerimaan sektor minerba dengan memperkuat upaya penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Dia juga menyoroti masih adanya perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan kewajibannya, misalnya dengan tidak membayar royalti hingga tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
"Untuk mengoptimalkan manfaat dari kegiatan pertambangan, maka penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin serta penertiban kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab perlu diintensifkan," kata dia.
"Di sisi lain, iklim investasi harus terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi peraturan yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan eksisting serta mendorong masuknya investasi dari investor prospektif."
Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat realisasi PNBP sektor minerba mencapai Rp141,9 triliun. Angka tersebut setara 106% atau melebihi target yang dipatok sepanjang tahun ini sebesar Rp134,05 triliun.
Pemerintah lantas menaikkan target PNBP minerba sepanjang tahun ini menjadi dikisaran Rp160 triliun hingga Rp165 triliun.
"Kita targetkan nanti pada 2026 akhir itu bisa mencapai Rp160—Rp165 triliun. Artinya terjadi peningkatan yang sangat signifikan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di sela agenda Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
Adapun, Presiden Prabowo akhir pekan lalu mendorong penguasaan lebih besar atas saham negara pada setiap perusahaan yang mendapat IUP. Dia menuturkan arahan itu telah disampaikan ke jajarannya, terutama Bahlil.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai sekarang, minimal 70% harus dinikmati oleh negara, bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menerangkan penguasaan negara atas konsesi tambang itu menjadi amanat dari Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45).
Dia mengutip Pasal 33 dan 34 UUD 45 yang mengamanatkan sektor produksi serta bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, menurut dia, sistem ekonomi Indonesia telah dirancang oleh pendiri bangsa dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, dia mendorong seluruh IUP tambang dikuasai oleh negara.
“Kalau tidak, karena kita butuh modal dia [investor] masukin modal boleh, investasi anda kembali setelah itu, keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata dia.
Selain itu, Prabowo turut menyinggung ihwal ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dia berharap skema ekspor komoditas anyar itu akan dapat mengerek pendapatan negara nantinya.
“Saya yakin dalam beberapa bulan akan mulai kita rasakan,” ujarnya.
(wdh)






























