Menurutnya, riset yang mendasari gagasan ini mengacu pada analisis global dan tidak mencerminkan kondisi spesifik di banyak negara.
“Sekadar mengumumkannya saja tidak akan membawa perubahan,” ujar Khanna. “Angka 35% itu seharusnya dihasilkan melalui penilaian menyeluruh dari tingkat bawah ke atas. Itulah esensi dari COP.”
Inisiatif ini ditujukan untuk menekan emisi dengan mengalihkan sektor transportasi, bangunan, dan industri ke perangkat elektrik yang lebih hemat energi.
Makin bersih sumber listrik yang digunakan, makin besar pula pengurangan emisi yang dapat dicapai.
Bloomberg melaporkan pada Senin bahwa kelompok negara berkembang yang memiliki pandangan serupa (Like-Minded Developing Countries)—termasuk China, India, dan Bangladesh—menentang penyertaan janji tersebut dalam draf akhir.
Opsi yang tengah dipertimbangkan mencakup pengakuan terhadap inisiatif ini tanpa mencantumkan target 2035, atau sekadar membuat pernyataan yang lebih umum mengenai percepatan elektrifikasi.
Chris Bowen, Menteri Energi dan Iklim Australia yang memimpin negosiasi di COP31, menyampaikan kepada para wartawan pada Senin bahwa dimuatnya target tersebut dalam draf dokumen lebih ditujukan untuk “melanjutkan upaya yang ada,” dan bukan merupakan jaminan bahwa target itu akan tetap tercantum dalam kesepakatan akhir.
Khanna mengatakan, untuk menjembatani perbedaan, pihak penyelenggara dapat mengevaluasi 40 hingga 50 negara yang mewakili berbagai “arketipe” sistem ekonomi dan energi, lalu mengestimasi seberapa cepat masing-masing negara dapat mempercepat elektrifikasi, serta menggabungkan jalur-jalur tersebut untuk menguji target global yang ditetapkan.
Menurut Khanna, tantangan mendesak bagi Afrika adalah memperluas akses energi, sementara India perlu melakukan elektrifikasi pada sektor transportasi guna mengatasi polusi dan mendekarbonisasi industri.
Dia menambahkan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menghadirkan tantangan infrastruktur yang berbeda.
“Diperlukan pendekatan bottom up dengan meninjau berbagai tipe negara dan mencari tahu bagaimana mereka dapat mencapai tingkat elektrifikasi yang lebih tinggi.”
Dia menyebutkan bahwa Bank Dunia, ISA, dan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan serta struktur pembiayaan, sekaligus menghitung dampak penurunan impor bahan bakar fosil terhadap defisit fiskal.
Analisis semacam itu akan membantu negara-negara menilai apakah target tersebut masuk akal secara ekonomi maupun iklim.
“Elektrifikasi harus menjadi salah satu prioritas utama dalam satu dekade ke depan. Tentu saja, hal ini memerlukan pendanaan,” ujar Khanna.
“Ini adalah persoalan yang sulit karena dunia sedang kekurangan dana setelah berbagai perang yang terjadi, namun tuntutan dari negara-negara berkembang tersebut adalah hal yang wajar.”
(bbn)





























