Kedua, menurut dia, ada proses panjang dan membutuhkan waktu yang cukup dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon wapres. Hal ini mulai dari dokumen ijazah pendidikan, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga surat keterangan bebas pidana.
Pada saat ini, Habiburokhman mengklaim tengah berupaya berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan lembaga agar proses verifikasi dapat berjalan dengan cepat dan cermat. Dia tak ingin polemik keabsahan ijazah akan kembali menjerat sosok yang maju sebagai calon wapres.
Sehingga, MPR saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memastikan setiap nama calon yang diajukan Presiden Prabowo memang memiliki ijazah kelulusan mulai dari pendidikan dasar hingga universitas.
MPR juga akan berkoordinasi dengan rumah sakit yang biasa menjadi tempat pemeriksaan kesehatan calon presiden dan calon wapres. Mereka berharap para calon yang diajukan bisa langsung melakukan tes kesehatan, termasuk bebas narkoba secara lebih cepat.
Terakhir, MPR juga akan berkoordinasi dengan pengadilan agar proses keterangan bebas pidana dan lainnya juga bisa diproses secara cermat namun juga tak berlangsung lama. Sehingga, kata dia, waktu verifikasi selama 14 hari bisa efektif dan efisien memastikan setiap nama yang diajukan sebagai calon wapres benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang diatur undang-undang.
"Kita [MPR] mulai hari-hari ini, kita mulai berkoordinasi. MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman," kata Habiburokhman.
(mef/frg)



























