Sementara dari pihak penyelenggara negara, tersangka yang ditetapkan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ASD dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman berinisial AHA.
Salah satu tersangka, HAP, sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Penyidik akhirnya menangkap HAP di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (19/9/2026). Setelah ditangkap, HAP dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan pasal alternatif dalam KUHP, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c. Para tersangka terancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.
(mef/frg)




























