Menurut bank sentral, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri diklaim untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang luar negeri.
Utang luar negeri pemerintah disebut-sebut digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi. Sebanyak 22% dari total utang luar negeri digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,8%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,4%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%).
Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar US$196,3 miliar, lebih rendah dibanding posisi pada kuartal II 2026 sebesar US$196,7 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi utang kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi utang swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,5% dari total utang luar negeri swasta.
Berdasarkan data bank sentral, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9% pada kuartal III 2026 dan didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total utang luar negeri.
Posisi utang luar negeri pemerintah juga tercatat merupakan utang jangka panjang. Utang luar negeri swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total utang luar negeri swasta.
(lav)




























