Bloomberg Technoz, Jakarta - Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) buka suara soal kriteria nama calon wakil presiden yang bisa menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Lembaga tersebut membantah adanya batasan nama calon wapres hanya berasal dari partai atau koalisi partai yang mengusung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

"Untuk calon, berdasarkan UUD 1945 adalah dari Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya [calon] dari mana gak disebutkan dalam undang-undang tersebut," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip, Jumat (13/11/2026).

Sebelumnya, sejumlah pembicaraan menyoal Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3 yang dianggap mengerucutkan nama calon wapres yang baru hanya bagi politikus dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) - koalisi partai politik pengusung Prabowo pada Pemilu 2024.

Namun, MPR membantah pemahaman tersebut dengan menegaskan usulan dua nama calon wapres merupakan hak presiden. Sesuai aturan, presiden hanya harus mengirimkan dua nama tersebut dalam kurun 14 hari sejak menerima surat dari MPR.

Setelah itu, Tim Verifikasi Khusus MPR akan memeriksa kelengkapan dokumen dari dua nama yang diajukan. Para calon ini hanya terikat pada syarat konstitusional yang juga harus dipenuhi capres dan cawapres saat kontestasi pemilu.