Klasifikasi tersebut mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 yang telah diubah melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026.
Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan.
Frida menjelaskan, penyelidikan dilakukan terhadap impor produk HRC selama periode 1 Juli 2025 hingga 31 Juni 2026. Proses penyelidikan tersebut berlangsung maksimal 12 bulan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2026.
KADI juga telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada sejumlah pihak berkepentingan yang diketahui, termasuk industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.
Selain itu, pemberitahuan turut disampaikan kepada perwakilan pemerintah Belarus dan Kazakhstan di Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kedua negara tersebut.
(dec/naw)
