"Memang, saya disclaimer dulu, karena saya dan tim belum membuat PP, Peraturan Pemerintah turunannya. Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir bisa jadi tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi. Tidak perlu disetorkan. Tapi saya tidak janji," jelasnya.
Dia menegaskan pengelolaan DCP nantinya tidak dapat dilakukan oleh Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Sebab, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.
"Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Indah meminta perusahaan mulai mendata secara rinci, mulai dari jumlah pekerja hingga kondisi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pesangon.
Langkah tersebut diperlukan untuk mempersiapkan proses pengalihan dana apabila seluruh dana yang sudah ada nantinya diwajibkan masuk ke lembaga pengelola DCP.
"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya, Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa terdapat sanksi pidana bagi perusahaan yang mengingkari kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja.
Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan sejak awal agar perusahaan memiliki waktu untuk mempersiapkan pemenuhan kewajibannya.
"Karena ada sanksi pidana bagi perusahaan yang memang ingkar tidak memberikan pesangon,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pembentukan DCP dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pekerja yang tidak mendapatkan hak pesangon ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dia mencontohkan kasus perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang tutup dan mengalami pailit pada awal 2026. Akibatnya, hampir 11.000 pekerja terdampak dan tidak mendapatkan hak pesangon mereka.
"Awal tahun ini di Jawa Tengah, perusahaan tekstil yang luar biasa itu tutup, pailit, dan hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon. Dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon," ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan dana pesangon secara terpusat diperlukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Dengan adanya DCP, pemerintah dapat memonitor pengelolaan dana yang disiapkan untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK.
"Konteksnya adalah keberpihakan, perlindungan bagi pekerja buruh jika dia terpaksa kehilangan pekerjaannya,” kata dia.
(dec/naw)
