“Tekanan finansial jangka pendek bagi pelaku usaha pertambangan, terutama pemain skala kecil atau menengah yang memiliki cadangan kas terbatas,” tegasnya.
Bisa Terkompensasi
Meskipun begitu, Wahyu tetap meyakini risiko tersebut bisa saja terkompensasi apabila pembatasan produksi membuat harga nikel di pasar global terkerek naik, sehingga volume penjualan yang berkurang terkompensasi.
Terlebih, kata Wahyu, Indonesia merupakan pemasok sekitar 65% kebutuhan nikel secara global sehingga memiliki daya tawar yang terbilang baik.
“Mengingat kebutuhan nikel dunia berada di angka sekitar 3,5 juta metrik ton dengan surplus global yang masih signifikan, pemangkasan yang lebih dalam atau konservatif diperlukan agar Indonesia—sebagai pemasok sekitar 65% kebutuhan global—dapat kembali memiliki daya tawar dan mengerek harga komoditas yang sempat tertekan,” kata dia.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan pemangkasan kuota produksi diperlukan untuk meredam tekanan surplus nikel global yang saat ini diperkirakan mencapai 750.000 metrik ton.
Dia menyatakan harga nikel pada akhir Oktober 2026 berada di level US$15.220/metrik ton, sekaligus menjadi posisi terendah sepanjang tahun ini.
Rizal mencatat pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah skenario untuk mengerek harga nikel, salah satunya dengan memangkas kuota produksi.
Selain pemangkasan kuota produksi, opsi lain yang turut dipertimbangkan adalah moratorium pembangunan smelter nikel.
“Jika kuota produksi nikel dipangkas lagi tentu hal ini akan mempengaruhi baik kepada smelter sendiri terutama yang sudah beroperasi, maupun kepada tambangnya sendiri,” kata Rizal.
"Kondisi harga nikel saat ini akhir Oktober 2026 di US$15.220/metrik ton, berada di level terendah 2026. Hal ini disebabkan karena ada tekanan akibat surplus nikel global yang berada di 750.000 metrik ton," tegasnya.
Rizal memandang masifnya pembangunan smelter nikel di Indonesia turut memperbesar tekanan terhadap pasar global.
Dengan makin banyaknya smelter yang memasuki tahap produksi, peningkatan pasokan berisiko kembali menekan harga nikel.
Rizal menilai kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah sejak awal mendorong investasi untuk mempercepat hilirisasi nikel.
Namun, pembangunan smelter yang tidak diimbangi pembatasan kapasitas produksi justru membuat kapasitas pengolahan Indonesia melampaui kebutuhan pasar global.
"Di sinilah dilemanya, di satu sisi pemerintah pada awalnya ingin menarik investasi untuk hilirisasi, tetapi karena tidak ada pembatasan sehingga smelter yang dibangun sudah melebihi kebutuhan nikel secara global. Walhasil, harga dan pendapatan negara tidak bisa maksimal," kata dia.
Selain tekanan terhadap harga dan pendapatan perusahaan, peningkatan produksi nikel juga berimplikasi terhadap ketahanan cadangan bijih nikel nasional.
Rizal memperkirakan dengan tingkat produksi saat ini yang mencapai sekitar 260 juta metrik ton bijih per tahun, umur tambang nikel Indonesia berpotensi tersisa kurang dari 15 tahun.
Dia menyebutkan cadangan bijih nikel jenis saprolit dengan kadar di atas 1,5% diperkirakan mencapai 3,1 miliar metrik ton. Dengan demikian, tingginya tingkat produksi perlu turut mempertimbangkan keberlanjutan cadangan nikel Tanah Air.
Adapun, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai pemangkasan kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2027 berpotensi membuat harga logam nikel naik, tetapi operasional hilir nikel rawan tertekan.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menyatakan hingga saat ini pemangkasan kuota produksi bijih nikel masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati begitu, dia menilai kebijakan tersebut—jika ditempuh—bakal memberikan dampak negatif dan positif bagi industri hilir nikel.
“Kami dari satu sisi pasti mendukung ya, karena dari sisi positifnya kan seperti itu [harga logam nikel naik].Dari sisi negatifnya ya kalau pengetatan itu dilakukan secara terlalu ketat. Kan [industri smelter] ini investasi yang padat. Modal ya tentunya pengusaha juga akan berhitung dari sisi itu,” kata Arif di sela Minerba Convex 2026, Selasa (3/11/2026)
Dia juga meyakini tekanan operasional tersebut bakal membuat banyak alat berat di smelter yang berhenti dan berdampak langsung terhadap tenaga kerja di sektor hilir nikel.
Untuk itu, dia berharap terdapat diskusi yang digelar pemerintah bersama pelaku usaha untuk menemukan solusi terbaik ihwal pemangkasan produksi bijih nikel tahun depan.
“Saya kira Pak Bahlil betul perlu didiskusikan. Kan beliau mengatakan itu ya. Perlu duduk, diskusi antara pemerintah, pelaku usaha; supaya dapat jalan tengah agar supaya menguntungkan dua belah pihak,” tutur Arif.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menegaskan pemangkasan kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2027 bakal lebih ekstrem dibandingkan dengan tahun ini.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan kuota produksi bijih nikel untuk 2027 bakal dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas optimal smelter nikel.
Dia menjelasakan arah kebijakan tersebut berbeda dengan tahun ini, yakni kuota produksi bijih nikel ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan pasokan dari smelter nikel.
Terlebih, kata Cecep, logam nikel di pasar Shanghai Future Exchange (SHFE) dan London Metal Exchange (LME) mengalami kelebihan pasokan atau oversupply hingga hampir 800.000 metrik ton nikel (Ni).
"Karena dari pelaku usaha pun, seperti Huayou, mereka akan menurun kapasitas produksinya sampai dengan 50% termasuk juga Tsingshan dan lain juga akan menurunkan karena pasokan yang stok global yang tinggi," kata Cecep di sela Minerba Convex 2026, Selasa (3/11/2026).
"Nah, itu jadi kita mungkin berbeda dengan tahun kemarin, mungkin akan lebih ekstrem lagi penurunannya," tegas Cecep.
Kendati demikian, Cecep tidak menjelaskan lebih lanjut volume kuota produksi bijih nikel yang bakal ditetapkan untuk 2027.
Cecep hanya menegaskan sejumlah perusahaan smelter nikel raksasa di Indonesia telah berencana menurunkan produksinya.
"Kalau misalnya kita ambil rumus 50% dari yang kapasitas mereka, kita bisa sesuaikan juga keutuhan pasnya berapa, yang terasang berapa, kita kurangi," ujar Cecep.
Kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 hasil revisi mencapai 290—300 juta mt, naik dari kuota awal tahun sekitar 260—270 juta metrik ton.
Adapun, kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB awal tahun berada di rentang 260 juta metrik ton sampai 270 juta metrik ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta metrik ton.
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
