Menurut sumber-sumber tersebut, mempertimbangkan Huang sebagai pembicara merupakan langkah yang tidak lazim, mengingat BIS bertugas mengatur ekspor cip kecerdasan buatan (AI) unggulan Nvidia, dan para eksekutif perusahaan tersebut jarang tampil sebagai pembicara utama dalam acara semacam itu.
Selain itu, Nvidia—salah satu pihak yang paling terdampak oleh regulasi BIS—juga secara tegas menentang pembatasan ketat terhadap penjualan cip canggih kepada pelanggan di China.
Di tengah situasi yang berkembang menyusul mundurnya Huang secara mendadak dari posisi CEO perusahaan cip yang ia dirikan lebih dari tiga dekade lalu, Kessler dan lembaganya kini mendapat sorotan tajam terkait dengan cara mereka menangani pembatasan ekspor.
Kongres menuntut penjelasan mengenai apakah BIS dan Departemen Perdagangan telah berupaya maksimal untuk mencegah prosesor AI Nvidia jatuh ke tangan China, serta sejauh mana para pemimpin Silicon Valley, seperti Jensen Huang, mungkin telah memengaruhi kebijakan tersebut.
“BIS berada di titik temu antara inovasi mutakhir Amerika dan kebutuhan kita untuk mencegah pihak lawan mencuri inovasi tersebut atau menggunakannya untuk melawan kita,” ujar Christopher Padilla, yang pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Perdagangan untuk Administrasi Ekspor pada masa pemerintahan Bush.
“Mereka adalah garda terdepan dalam upaya tersebut.”
Para anggota parlemen kini memanfaatkan temuan ini untuk mendesak Kessler dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick agar memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan mereka yang berkaitan dengan Nvidia.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik, Brian Mast, telah meminta Kessler untuk hadir di hadapan komite tersebut pada 3 Desember, sementara Lutnick menerima permintaan untuk hadir di hadapan Komite Perbankan Senat pada 10 Desember.
Skandal ini telah mendorong upaya bipartisan untuk mengesahkan undang-undang pengendalian ekspor sebelum akhir tahun.
Kepergian Huang dipicu oleh pengakuannya bahwa ia menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang dicurigai oleh pejabat AS sebagai mata-mata untuk China.
Perusahaan yang dipimpin wanita tersebut, Megaspeed, juga sempat diselidiki oleh Departemen Perdagangan AS atas dugaan pelanggaran ketentuan pengendalian ekspor.
Megaspeed telah membantah melakukan kesalahan apa pun, sementara pasangan Huang, Alice Huang, kini berada di China.
Di pusat kontroversi yang kian membesar ini terdapat BIS, sebuah badan kecil namun berpengaruh yang menetapkan kebijakan pengendalian ekspor serta menegakkan pembatasan yang diberlakukan AS.
Kessler telah memimpin badan tersebut sejak awal 2025, berupaya menyeimbangkan tekanan dari pihak-pihak yang mendesak sikap lebih tegas terhadap China dengan keinginan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan penjualan cip AI buatan AS secara global.
Pihak-pihak yang mengetahui masalah ini mengungkapkan adanya salah urus dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan di bawah kepemimpinan Kessler.
Para staf dilaporkan terisolasi dari rekan-rekan mereka di lembaga pemerintah lain maupun dari para pemangku kepentingan di industri terkait.
Selain itu, terdapat hubungan yang dipertanyakan antara Lutnick dan Kessler; seorang saksi menggambarkan kejadian di mana Lutnick membentak Kessler di depan para staf.
Menurut sejumlah pihak, kantor tersebut juga mengalami kehilangan tenaga kerja berpengalaman dalam dua tahun terakhir, yang memicu hambatan operasional dan rasa frustrasi.
Juru bicara BIS menepis anggapan tersebut, dengan menyatakan bahwa pengendalian arus informasi dalam konteks keamanan nasional adalah hal yang wajar, serta menegaskan bahwa Kessler dan Lutnick memiliki hubungan kerja yang kuat.
Juru bicara tersebut menyebut klaim mengenai insiden saling berteriak sebagai gosip yang tidak berdasar. Perwakilan dari Departemen Perdagangan tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Keinginan Kessler untuk menghadirkan Huang dalam acara bulan Januari tersebut menyoroti ketidakselarasan yang selama ini melanda kantor tersebut.
Menurut pihak-pihak yang mengetahui masalah ini, konferensi tersebut akan mengusung tema "Zaman Keemasan" (Golden Age)—sebuah istilah yang sering digunakan oleh Trump.
Tema ini sangat kontras dengan agenda acara yang biasanya bersifat formal dan serius, yang biasanya diisi oleh para pejabat BIS serta pakar kebijakan yang mengikuti rangkaian pidato dan diskusi meja bundar mengenai regulasi terkini dan tindakan penegakan hukum.
Pertimbangan Kessler untuk melibatkan Huang sebagai pembicara juga terjadi setelah adanya intervensi dari Nvidia tahun lalu dalam penyelidikan BIS terhadap Megaspeed.
Sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg News minggu ini, pada akhir musim panas 2025, Penasihat Umum (General Counsel) Nvidia, Tim Teter, menghubungi Kessler untuk menanyakan apakah BIS terlibat dalam penahanan Alice Huang oleh pemerintah Singapura.
Bloomberg melaporkan, dengan mengutip pihak-pihak yang mengetahui masalah tersebut, bahwa BIS tidak terlibat dalam tindakan itu.
Seorang juru bicara Nvidia menyatakan bahwa Teter tidak mengetahui peristiwa tersebut saat ia menghubungi Kessler terkait penahanan Alice Huang di Singapura.
Namun, menurut laporan Bloomberg, pada minggu-minggu setelah panggilan telepon itu, staf BIS dibatasi dalam melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut; mereka bahkan diwajibkan untuk menyalurkan semua permintaan yang ditujukan kepada Nvidia melalui Kessler.
Belum jelas bagaimana sikap Kessler terhadap Nvidia dan Jensen Huang pasca-skandal tersebut. Namun, menurut laporan Bloomberg, sebelumnya ia berupaya membangun hubungan dengan CEO Nvidia itu—mengikuti langkah Lutnick serta Trump, yang sempat menjalin kedekatan dengan Huang dan memuji perusahaannya.
Pada akhir 2025, badan yang dipimpin Kessler melaksanakan keputusan Trump untuk mengizinkan pengiriman semikonduktor H200 buatan Nvidia ke China.
Langkah ini memicu kritik dari kedua kubu politik (Demokrat dan Republik) karena kekhawatiran bahwa pemberian akses terhadap cip canggih kepada perusahaan-perusahaan China akan mempercepat pengembangan model kecerdasan buatan (AI) mereka.
BIS bertanggung jawab memberikan lisensi bagi entitas di China untuk membeli cip H200, dengan ketentuan bahwa Pemerintah AS menerima bagian sebesar 25% dari pendapatan penjualan tersebut.
Pada Mei 2025, BIS juga menyatakan tidak akan menegakkan peraturan—yang ditetapkan pada hari-hari terakhir pemerintahan Biden—yang bertujuan membatasi kemampuan China dan negara-negara lawan AS lainnya dalam memperoleh semikonduktor mutakhir.
Peraturan tersebut dirancang dengan cara memberikan akses terhadap GPU canggih kepada sekutu terdekat AS, sembari membatasi akses bagi negara-negara lain.
Meskipun BIS telah menjanjikan adanya aturan pengganti, hingga kini aturan tersebut belum diterbitkan. Kondisi ini menciptakan celah yang, menurut beberapa pihak, mungkin telah memungkinkan perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di China—meskipun beroperasi di luar China—untuk membeli cip-cip canggih tersebut.
(bbn/wdh)
