Sementara itu, pada rokok konvensional, tembakau dibakar sehingga mengeluarkan zat nikotin dan tar.
Nadia menjelaskan, nikotin merupakan zat yang berkaitan dengan adiksi atau ketergantungan. Karena itu, penggunaan vape yang terus meningkat akibat ketergantungan perlu menjadi perhatian dari sisi kesehatan.
Di sisi lain, Nadia mengatakan Kemenkes tidak memiliki kewenangan untuk melarang peredaran vape di Indonesia buntut fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewenangan tersebut berada pada kementerian dan lembaga yang mengatur perizinan serta peredaran produk tersebut.
"Untuk pelarangan peredaran vape, itu merupakan kesepakatan lintas kementerian. Kementerian Kesehatan bukan pihak yang memiliki kewenangan melarang peredaran vape. Kami tidak mengeluarkan izin peredarannya," ujarnya.
Menurut Nadia, kewenangan pengaturan peredaran vape berada pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.
Meski demikian, Kemenkes menilai penggunaan vape sebaiknya tidak dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kesehatan dan potensi penyalahgunaannya.
(dec/spt)
