Dari sisi fiskal, dia juga mengingatkan ketergantungan Pertalite pada suplai dari impor rentan membuat tambahan kuota juga berarti kebutuhan dolar yang lebih besar bagi PT Pertamina (Persero), pada saat rupiah sedang berada dalam tekanan.
Ketepatan Sasaran
Konsekuensi lainnya datang dari kerawanan terhadap distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Terlebih, saat ini tengah terjadi peningkatan konsumsi Pertalite sebesar 13% yang dipengaruhi oleh pergeseran masyarakat dari konsumsi Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) Pertamax nonsubsidi.
“Jika penambahan kuota tidak disertai pengendalian yang lebih baik, manfaat subsidi berisiko makin banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya masih mampu membeli BBM nonsubsidi,” tegas Yusuf.
“Artinya, persoalan bukan hanya ketersediaan volume, tetapi juga siapa yang mengonsumsi dan bagaimana distribusinya dikendalikan.”
Kemarin, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo mengungkapkan permintaan domestik atas Pertalite telah naik 13%. Oleh karenanya, perseroan menambah pasokan sebanyak 13.600 barel untuk menjaga stok hingga Desember 2026.
Mars Ega juga mengakui cadangan Pertalite masih didatangkan dari impor.
“Sejak Oktober kami mencoba meningkatkan ketahanan stok Pertalite karena terjadi pergeseran permintaan sebesar 13%. Kita sudah menambah cadangan pasokan kurang lebih 13.600 barel untuk memastikan ketahanan stok produk Pertalite sampai dengan Desember,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Adapun, kabar penambahan kuota BBM bersubsidi JBKP Pertalite awal pekanini telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan anggaran untuk menambah subsidi Pertalite sudah tersedia di pos energi, tanpa memberi perincian lebih detail terkait dengan sumber dananya.
Kendati demikian, ketika ditanya mengenai besaran volume tambahan kuota Pertalite, Airlangga mengatakan pemerintah masih perlu melihat angka pastinya.
Dia hanya menyatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026. Sementara itu, belum ada kepastian terkait perubahan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.
"Untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi," sebutnya ditemui di kantor kementeriannya, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sedang memproses penambahan kuota Solar dan bakal menambah kuota Pertalite setelahnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan belum dapat mengungkapkan potensi tambahan kuota untuk JBKP dan JBT.
Laode hanya menegaskan tambahan kuota JBKP Solar saat ini sedang dalam proses. Kementerian ESDM juga sedang menghitung volume tambahan kuota JBT Pertalite.
"Masih dihitung ya, sekarang yang kita proses untuk tambahan yang Solar dulu ya," kata Laode kepada awak media, di sela Subroto Awards 2026, di Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2026) malam.
-- Dengan asistensi Rosmayanti
(wdh)
