Menurut organisasi tersebut, wilayah adat Raja Narasaon mencakup enam kecamatan, yakni Ajibata, Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Uluan, Porsea, dan Parmaksian.
DPP PPRN menyebut wilayah itu sebagai tanah ulayat Pomparan Raja Narasaon yang terdiri dari keturunan marga Sitorus, Sirait, Butar-Butar, dan Manurung.
Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa Raja Pagi Sinurat merupakan satu-satunya tokoh yang diakui sebagai Raja Bius dari Pomparan Raja Narasaon di wilayah tersebut.
“Satu-satunya yang diakui dari Pomparan Raja Narasaon di Tanah Wilayat Raja Narasaon menjadi Rja Bius hanya Raja Pagi Sinurat,” demikian pernyataan DPP PPRN dalam surat tersebut.
DPP PPRN menjelaskan bahwa kedudukan Raja Bius memiliki hubungan erat dengan penguasaan dan kewenangan adat atas tanah ulayat. Karena itu, organisasi tersebut memandang tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah dan keberadaan kekuasaan adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Dalam surat yang sama, DPP PPRN menegaskan pihaknya tidak bermaksud mengambil alih tanah ulayat Raja Pagi Sinurat ataupun menghilangkan kedudukannya sebagai Raja Bius di wilayah Toba Uluan.
Organisasi tersebut menyatakan menghormati pengakuan yang telah diberikan para leluhur terhadap kedudukan Raja Pagi Sinurat.
“DPP PPRN Indonesia mendukung sepenuhnya terhadap keturunan Raja Pagi Sinurat untuk merebut Tanah Wilayat /Tanah Adat mereka dari orang yang mencoba merebut atau mengklaim bahwa objek sengketa ini adalah tanah milik mereka,” tulis organisasi tersebut.
Selain memberikan dukungan, DPP PPRN juga menyampaikan harapan agar Pengadilan Negeri Balige mempertimbangkan fakta sejarah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara.
Dukungan tersebut menambah dimensi adat dalam perjuangan keturunan Raja Pagi Sinurat. Meski demikian, pernyataan sikap organisasi adat bukan merupakan penetapan hukum atas kepemilikan tanah yang dipersoalkan.
(red)
