Misalnya; menjalankan operasional terminal dan SPBU selama 24 jam, memobilisasi tambahan armada mobil tangki beserta awaknya, menyiapkan SPBU modular di tempat-tempat yang dibutuhkan, hingga mengoptimalkan layanan Pertamina Delivery Services.
“Kami dan jajaran terkait juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan strategi pengamanan bisa berjalan efektif,” tutur Simon.
Mitigasi Selanjutnya
Untuk mencegah kasus kelangkaan BBM di SPBU Pertamina kembali terulang pada masa depan, Simon menyebut Pertamina akan melakukan pembenahan yang mengarah pada penguatan perencanaan kebutuhan.
“Mulai dari kesiapan stok dan infrastruktur penyimpanan di seluruh Pertamina Group, serta fleksibilitas armada untuk mengatur jalur distribusi alternatif dan sistem pemantauan yang makin responsif,” katanya.
“Kami juga mengantisipasi perbedaan pola konsumsi antarwilayah, serta potensi gangguan cuaca dan operasional, sehingga peningkatan kebutuhan energi bisa diantisipasi khususnya jelang akhir tahun.”
Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengamini kondisi El Niño turut memengaruhi kinerja perseroan dalam mengamankan pasokan bahan bakar di dalam negeri.
Berbanding lurus, permintaan untuk konsumsi biosolar naik signifikan di atas 14% dan konsumsi bensin—terutama Pertalite—naik 13%.
Dari sisi suplai, Oki mengakui kenaikan harga minyak di atas US$100/barel sangat memengaruhi kemampuan Pertamina untuk mendapatkan bahan baku minyak untuk BBM.
“Kita juga melihat adanya gangguan keamanan distribusi, baik minyak mentah maupun BBM dari Timur Tengah, serta kompetisi dari berbagai negara. Beberapa negara melarang BBM-nya untuk dijual di pasar internasional,” ujarnya.
“Itu kami temui di beberapa mitra kami yang melarang BBM untuk dijual di pasar internasional. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami.”
Untuk itu, lanjutnya, Pertamina berusaha melakukan dua langkah strategis demi mengamankan pasokan BBM di dalam negeri.
“Kami berusaha meningkatkan kapasitas produksi kilang 9% untuk bensin dan 15% untuk biosolar. Untuk armada distribusi di darat maupun di laut, kami mencatat ada lebih dari 369 mobil tangki yang kami tambahkan untuk mempercepat distribusi dari terminal utama ke SPBU di Tanah Air. Dari laut, kami tambahkan setidaknya 27 unit kapal untuk mempercepat distribusi BBM dan LPG ke seluruh daerah,” terangnya.
Belakangan, kisruh antrean pembelian BBM membetot perhatian masyarakat di berbagai provinsi Tanah Air.
Ombudsman Republik Indonesia sempat melaporkan krisis distribusi BBM meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dan pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).
Ombudsman mencatat antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 1 kilometer (km), seperti yang terjadi di Aceh dan Bali dengan waktu tunggu melebihi 3 jam.
Sementara itu, antrean sepanjang 300 hingga 700 meter terpantau terjadi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara dengan waktu tunggu berkisar antara 2—3 jam.
Adapun, khusus di Provinsi Papua Barat, antrean panjang sekitar satu kilometer terjadi khususnya pada malam hari.
(wdh)
