Dalam surat tertanggal Selasa, Araghchi mendesak Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi untuk mengecam tawaran tersebut serta mengambil langkah guna menangani apa yang ia sebut sebagai ancaman terhadap fasilitas nuklir dan personel terkait.
“Pendekatan semacam itu berisiko mendorong kegiatan spionase dan menjadikan para ilmuwan nuklir serta tenaga teknis sebagai sasaran,” tulisnya.
AS dan Israel menewaskan sebagian besar pimpinan politik dan militer senior Iran pada gelombang awal perang saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta sejumlah pejabat senior yang terlibat dalam program nuklir dan keamanan negara tersebut.
Konflik terbaru ini menyusul perang selama 12 hari pada Juni 2025, ketika AS dan Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama Iran. Trump mengklaim serangan tersebut telah “menghancurkan sepenuhnya” program nuklir Teheran. Sejak itu, Iran membatasi akses IAEA sehingga para inspektur tidak dapat memverifikasi keberadaan persediaan uranium yang diperkaya hingga tingkat tinggi maupun memastikan seluruh aspek program nuklir negara tersebut.
Selama bertahun-tahun, Iran menuduh AS dan Israel menargetkan para ilmuwan yang terkait dengan program nuklirnya untuk menghambat pengembangan program tersebut.
Setidaknya empat ilmuwan Iran tewas antara 2010 dan 2012. Sementara itu, ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh dibunuh di dekat Teheran pada 2020.
Badan keamanan Israel memiliki sejarah panjang dalam melakukan pembunuhan yang menargetkan individu tertentu. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pasukan Israel juga membombardir para pejabat kelompok militan tersebut di Iran, Lebanon, dan ibu kota Qatar, Doha.
(bbn)
