“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode,” ujar dia.
Hidayat melanjutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah menyetujui pengunduran dirinya. Partai bahkan telah menunjuk Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman sebagai penggantinya di pimpinan MPR.
Selain itu, Hidayat menyebut dirinya akan mendapatkan penugasan baru dari partai untuk menjadi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Dia menilai penugasan tersebut sejalan dengan aktivitas diplomasi parlemen yang selama ini dijalankannya di MPR. Salah satunya melalui inisiasi pembentukan forum MPR sedunia atau forum Majelis Syura sedunia.
“Dan saya akan ditugaskan oleh partai untuk melanjutkan apa yang saya kerjakan di MPR. Saya di MPR kan alhamdulillah menginisiasi terbentuknya forum MPR sedunia, atau forum Majelis Syura sedunia,” sebut dia.
Meski mundur dari jabatan pimpinan MPR, Hidayat memastikan dirinya tetap menjadi anggota MPR karena status tersebut melekat secara otomatis pada setiap anggota DPR.
Terkait mekanisme pergantian pimpinan MPR, Hidayat menjelaskan prosesnya mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta tata tertib MPR.
Setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri, pimpinan akan menyampaikan keputusan tersebut kepada partai atau fraksi PKS untuk menyiapkan nama pengganti.
Selanjutnya, pimpinan MPR dapat menentukan mekanisme pergantian melalui sidang paripurna atau cukup dengan pemberitahuan kepada seluruh anggota MPR. Namun, pimpinan MPR yang baru tetap harus menjalani pengambilan sumpah jabatan.
“Kalau lihat kronologi surat tanggal-tanggal tadi yang saya sampaikan, surat saya sampaikan tanggal 31 [Oktober 2026], kemudian tanggal 4 November [2026] itu sudah dirapat oleh pimpinan MPR, kemudian finalisasi rapatnya adalah tanggal 10 November [2026]. Jadi enggak ada hubungannya. Kan Gibran baru hari-hari ini aja ributnya tuh,” kata dia.
Sebelumnya, pengunduran diri HNW menjadi sorotan karena dikaitkan dengan aktifnya PKS mendorong pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap keabsahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah isu pun mengaitkan potensi adanya politikus PKS yang akan dicalonkan sebagai pengganti Gibran.
(mef/frg)
