“Intinya, Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional anggota. Apapun yang terjadi di istana atau di tempat lain, kami menilai keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Agung menjadi fakta yuridis yang kuat untuk melanjutkan substansi dan esensi dari Hak Menyatakan Pendapat,” jelas Mardani.
Terkait perwakilan PKS yang akan menemui pimpinan DPR, Mardani menyebut Sekretaris Jenderal PKS telah menugaskan sejumlah kader, termasuk dirinya.
Proses politik melalui mekanisme HMP bergulir sebagai respons DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyoal keabsahan surat keterangan penyerataraan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, MA mengetok putusan bahwa suket tersebut tak sah.
Dua putusan tersebut dinilai menjadi dasar untuk menyoal keabsahan Gibran sebagai wapres yang dianggap sebenarnya tak memenuhi syarat untuk maju pada Pemilu 2024. Hal ini terjadi meski putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah menjabat lebih dari dua tahun.
(mef/frg)
