Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai langkah pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membawa persoalan surat keterangan (suket) pendidikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai langkah yang tidak tepat.

Deddy mempertanyakan relevansi PTUN untuk mempersoalkan putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, PTUN dan MA memiliki kewenangan berbeda sehingga PTUN tidak dapat menganulir putusan MA.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Dia juga mengungkit gugatan terkait suket yang sebelumnya pernah disidangkan di PTUN. Namun, menurut Deddy, perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan tersebut.

“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” ujarnya.