“Dan kepada mereka yang berpikir untuk membentuk pemerintahan yang mencakup pendukung teror dan pembenci Israel, atau yang akan bergantung pada mereka, saya bertanya: Apakah Anda siap bergantung pada pihak-pihak yang bertujuan menghancurkan negara Yahudi?” kata Netanyahu, dikutip oleh BBC. Ia merujuk pada kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang dipimpin Eisenkot dan bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Netanyahu juga menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang menurutnya merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman “Iran yang memiliki senjata nuklir”.
Eisenkot mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut.
“Saya duduk dan mendengarkan pidato perdana menteri yang akan segera lengser itu, yang penuh khayalan, memecah belah, sarat kebencian, dan memalukan, serta disampaikan dengan memanfaatkan sebuah acara kenegaraan,” katanya. “Kini saya semakin yakin bahwa ia tidak layak tetap menjabat bahkan untuk satu menit lagi.”
Hasil pemilu yang secara luas dipandang sebagai referendum terhadap Netanyahu membuat masa depan pembentukan pemerintahan baru masih belum pasti. Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan berikutnya terbentuk. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan.
Salah satu hasil paling mengejutkan adalah kinerja dua aliansi partai yang dipimpin warga Arab Israel, yakni United Arab List dan Joint List. Keduanya meraih total 19 kursi, jumlah tertinggi sepanjang sejarah, setelah partisipasi pemilih Arab meningkat tajam.
Dengan hasil tersebut, partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu keseimbangan kekuatan di parlemen. Namun, Netanyahu telah menolak kemungkinan bekerja sama dengan mereka, sementara tiga dari empat partai dalam koalisi Eisenkot juga menentang keterlibatan partai-partai tersebut dalam pemerintahan.
Pada Minggu (8/11), Presiden Isaac Herzog menugaskan Eisenkot untuk mencoba membentuk pemerintahan.
Berbicara di kediaman presiden, pemimpin Partai Yashar yang berhaluan tengah itu menyerukan pembentukan “pemerintahan darurat nasional”. Seruan tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada partai-partai politik agar mengesampingkan perbedaan ideologi demi menggulingkan Netanyahu dari jabatannya.
Menurut Eisenkot, hal itu “memerlukan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional”.
Eisenkot mengatakan partai atau anggota Knesset mana pun yang bersedia menerima empat prinsip dapat bergabung dengan pemerintahan yang diusulkannya. Keempat prinsip tersebut adalah mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis; menerima nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan; mendukung wajib militer, dinas nasional, atau layanan sipil bagi semua warga, termasuk kelompok yang saat ini mendapat pengecualian; serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris dan berkomitmen untuk membongkar kemampuan militer serta pemerintahannya.
Namun, keempat persyaratan tersebut berpotensi menjadi hambatan besar bagi calon mitra politik Eisenkot.
Kewajiban wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks, yang selama ini dikecualikan dari dinas militer jika menjalani studi agama secara penuh waktu, menjadi salah satu isu utama dalam pemilu.
Partai-partai ultra-Ortodoks, United Torah Judaism (UTJ) dan Shas, yang secara keseluruhan memenangkan 13 kursi, dengan keras menolak upaya mengubah ketentuan yang berlaku. Padahal, seluruh partai dalam koalisi Eisenkot berkampanye untuk mengubah aturan tersebut.
Empat prinsip Eisenkot juga menjadi persoalan bagi partai-partai Arab. Kedua aliansi tersebut sama-sama menekankan kesetaraan hak nasional dan sipil bagi warga Arab Israel, yang mencakup sekitar 20 persen populasi negara itu. Mayoritas warga Arab Israel tidak diwajibkan menjalani wajib militer, sementara kedua aliansi tersebut belum pernah secara terbuka mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Meski demikian, partai-partai Arab dapat membantu Eisenkot membentuk pemerintahan minoritas. United Arab List, yang memenangkan delapan kursi, menyatakan bersedia menjadi bagian dari koalisi yang dipimpin Eisenkot. Sementara itu, Joint List, yang meraih 11 kursi, menawarkan dukungan di parlemen tanpa bergabung dalam pemerintahan.
Jika Eisenkot menerima pengaturan tersebut, ia tetap harus meyakinkan partai-partai lain dalam koalisinya agar menyetujuinya. Avigdor Lieberman, yang partainya, Yisrael Beiteinu, memenangkan tujuh kursi, sejauh ini menolak bergabung dengan pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan anggota parlemen Arab.
Sebagai imbalan atas dukungan mereka, partai-partai ultra-Ortodoks kemungkinan akan menuntut konsesi besar terkait wajib militer. Tuntutan tersebut berpotensi tidak dapat diterima oleh sebagian besar partai dalam koalisi Eisenkot.
(del)
