Logo Bloomberg Technoz

Artinya, kata Yusuf, harga minyak masih berfluktuasi jauh di atas asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun anggaran tahun depan.

"Harga minyak memang berpeluang turun apabila pasokan global meningkat. Namun, jika ketegangan geopolitik bertahan dan harga minyak tetap di atas US$85/barel, kebutuhan subsidi [pada 2027] berpotensi kembali melampaui pagu," kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026). 

Ruang Terbatas

Lebih lanjut, dia menilai tekanan tersebut juga perlu dicermati karena ruang fiskal APBN 2027 relatif lebih terbatas, sebab pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Terlebih, penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 12,2%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru diproyeksikan turun 9,2%.

Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan belanja energi tanpa harus makin mempersempit ruang fiskal.

Yusuf menambahkan pemerintah perlu menyiapkan cadangan risiko fiskal yang memadai untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah. 

Sejumlah pengendara mengantre mengisi BBM di SPBU Pertamina, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Ketepatan Subsidi

Tidak hanya itu, percepatan penerapan subsidi tepat sasaran melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan registrasi kendaraan juga diperlukan untuk mengendalikan beban anggaran subsidi energi.

Di samping itu, diperlukan pula penyesuiaan harga BBM nonsubsidi secara berkala mengikuti perkembangan harga pasar; agar ke depan tekanan kenaikan harga minyak tidak sepenuhnya ditanggung oleh anggaran negara.

"Pembayaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN juga perlu dilakukan secara disiplin agar beban fiskal tidak menumpuk dan bergeser ke tahun anggaran berikutnya," tegasnya. 

Sekadar catatan, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bersama pemerintah menyepakati alokasi anggaran subsidi energi dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pembiayaan Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp261,5 triliun.

Besaran tersebut tercatat turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan alokasi awal sejumlah Rp272,94 triliun.

Perinciannya, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Solar turun dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun atau berkurang sekitar Rp351,7 miliar. Sementara itu, volume BBM bersubsidi turun dari 20,10 juta kiloliter (kl) menjadi 19,56 juta kl.

Penurunan berasal dari volume JBT Solar yang turun menjadi 19 juta kl dari 19,56 juta kl, sementara volume minyak tanah justru meningkat dari 539.000 kl menjadi 561.000 kl.

Pada perkembangan lain, mengawali pekan ini, harga minyak dunia kembali melanjutkan laju penurunan harga mingguan terdalam sejak April 2020. 

Harga minyak mentah acuan memang telah terpelanting dari level tertinggi dalam enam bulan yang dicapai pada akhir Oktober, menyusul kemenangan Partai Demokrat atas Partai Republik dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) awal bulan ini.

Sebagai acuan global, harga minyak Brent telah jatuh hampir 20% pekan lalu karena para pelaku pasar mengantisipasi potensi penurunan ketegangan.

Per Selasa (10/11/2026), West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember turun 0,9% dan ditutup pada harga US$86,04/barel di New York. Adapun, Brent untuk penyelesaian Januari turun 1,2% dan ditutup pada harga US$91,49/barel.

(wdh)

No more pages