Dia menilai, ketika diskon harga LNG tersebut berlaku, KKKS tidak beroperasi rugi tetapi margin keuntungan terkompresi dan potensi kehilangan nilai ekspor pun cukup tinggi.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar menghitung secara cepat biaya yang dikeluarkan oleh seluruh rantai pasok gas tersebut dengan potensi manfaat yang diterima oleh industri.
“Dalam struktur saat ini yang melibatkan banyak KKKS swasta, trade off antara keekonomian hulu dan kepentingan hilir lebih ketat. Untuk itu, pemerintah semestinya menghitung secara transparan antara biaya yang dikeluarkan seperti penurunan penerimaan negara, kompresi margin produsen, dan opportunity cost ekspor dengan potensi manfaat ekonomi secara luas,” tutur Ishak.
Kontrol Negara
Dia memandang kondisi tersebut bakal berbeda jika pasokan gas sebagian besar dikuasai entitas negara, karena negara memiliki keleluasan lebih besar untuk mengarahkan volume domestik tanpa harus mempertimbangkan pengembalian investasi investor swasta.
“Dengan kontrol yang lebih kuat, pemerintah dapat menstabilkan harga di level yang masih memberikan margin wajar bagi produsen, sambil memaksimalkan multiplier effect ke sektor manufaktur—melalui peningkatan utilisasi pabrik, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing ekspor,” kata Ishak.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim kebijakan diskon LNG hasil regasifikasi sebesar US$13/MMBtu berlaku hingga Desember 2026.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, merespons laporan industri pengguna gas yang menyatakan diskon regasifikasi LNG tersebut hanya berlaku sekitar 45 hari.
Laode menegaskan fasilitas diskon harga LNG menjadi US$13/MMBtu berlaku sejak diumumkan pada Juli 2026 hingga Desember 2026.
“Kalau harga memang fasilitas harga tersebut sampai dengan Desember 2026,” kata Laode kepada Bloomberg Technoz, Rabu (4/11/2026).
Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN mengamini membatasi penggunaan gas sektor industri maksimal 66% hingga 79% dari rata-rata pemakaian minimum harian yang tercantum dalam kontrak hingga akhir 2026.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gas ditempuh untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada pelanggan di tengah keterbatasan pasokan gas.
“Ketentuan dan skema ini diterapkan untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada seluruh pelanggan serta memastikan keandalan penyaluran gas di tengah keterbatasan pasokan,” kata Fajriyah kepada Bloomberg Technoz, Kamis (5/11/2026).
Dalam kaitan itu, Fajriyah menegaskan diskon LNG US$13/MMBtu tetap berlaku hingga 31 Desember 2926.
Kendati begitu, saat ini terdapat tambahan biaya yang dikenakan ke pelanggan jika menggunakan gas tersebut melebihi dari kuota yang telah ditetapkan oleh PGN.
“Apabila penggunaan gas melebihi volume kuota tersebut, maka atas kelebihan pemakaian akan dikenakan pinalti atau denda dengan harga yang lebih tinggi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas [PJBG],” ungkap dia.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepada pelanggan industri, batas maksimum pemakaian gas pada 1–12 November 2026 ditetapkan sebesar 66% dari rata-rata pemakaian minimum bulanan dalam kontrak yang dibagi jumlah hari pada bulan tersebut.
Selanjutnya, batas pemakaian dinaikkan menjadi maksimal 72% pada periode 13—30 November 2026.
Kemudian, untuk periode 1—31 Desember 2026, batas maksimum pemakaian gas ditetapkan sebesar 79% dari rata-rata pemakaian minimum harian dalam kontrak.
Untuk diketahui, harga LNG di pasar spot internasional pada Oktober 2026 berada pada tingkat yang cukup tinggi dan mengalami lonjakan signifikan.
Indikator pasar Asia, Japan Korea Marker (JKM), mencatatkan kenaikan hingga menembus kisaran US$29,5—US$30,06/MMBtu.
Angka ini mencerminkan tren penguatan tajam lebih dari 15% hingga 18% dalam kurun satu bulan terakhir, sekaligus menjadi salah satu level tertinggi dalam kurun waktu empat tahun belakangan di pasar spot global.
Faktor utama yang memicu melambungnya harga LNG ini didorong oleh peningkatannya risiko geopolitik dan gangguan rute pengiriman energi global.
Eskalasi konflik dan ketegangan keamanan di wilayah Timur Tengah mengancam kelancaran jalur logistik serta ketersediaan pasokan dari para produsen utama.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran para pembeli di kawasan Asia Pasifik dan Eropa terhadap potensi ketimpangan pasokan, sehingga mendorong aktivitas aksi borong atau panic buying serta aksi lindung nilai (hedging) di pasar spot.
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
