Di sisi lain, kebijakan gas alam murah tersebut belum tentu cukup menarik bagi produsen untuk mengalihkan pasokan ke pasar domestik, sebab harga ekspor lebih kompetitif.
“Ini seharusnya membuat menjadi pikir ke depannya akan ada krisis, iya jelas. Makanya [Menteri ESDM] Bahlil [Lahadalia] sedang pusing. Terus terang saja, konsumsi dalam negeri meningkat, tetapi juga terbatas untuk volume. Kalau dialihkan ke dalam negeri itu ada konsekuensi juga,” kata Moshe kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).
Fenomena Global
Dia menegaskan ketatnya pasokan komoditas migas, terutama gas bumi, turut dialami sejumlah negara di dunia. Akan tetapi, dia menilai sejumlah negara tersebut sudah melakukan antisipasi dengan mempertebal cadangan dan memiliki infrastruktur yang lebih siap.
Sementara itu, kata Moshe, di Indonesia, infrastruktur gas bumi masih berlum terkoneksi secara penuh dari daerah penghasil gas di luar Pulau Jawa ke mayoritas industri di Pulau Jawa.
“Ujung-ujungnya yang bisa menutup gap itu dari mana? Dari infrastrukturnya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak hanya bagian suplai gas [yang dipikirkan], tetapi infrastrukturnya termasuk,” tegasnya.
Sebagai konteks, dalam surat edaran yang diberikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN kepada pelanggan, batas maksimum pemakaian gas pada 1—12 November 2026 ditetapkan sebesar 66% dari rata-rata pemakaian minimum bulanan dalam kontrak yang dibagi jumlah hari pada bulan tersebut.
Selanjutnya, batas pemakaian dinaikkan menjadi maksimal 72% pada periode 13—30 November 2026.
Kemudian, untuk periode 1—31 Desember 2026, batas maksimum pemakaian gas ditetapkan sebesar 79% dari rata-rata pemakaian minimum harian dalam kontrak.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gas ditempuh untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada pelanggan di tengah keterbatasan pasokan gas.
“Ketentuan dan skema ini diterapkan untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada seluruh pelanggan serta memastikan keandalan penyaluran gas di tengah keterbatasan pasokan,” kata Fajriyah kepada Bloomberg Technoz, Kamis (5/11/2026).
Dia juga menegaskan diskon regasifikasi LNG US$13/MMBtu tetap berlaku hingga 31 Desember 2926.
Kendati begitu, saat ini terdapat tambahan biaya yang dikenakan ke pelanggan jika menggunakan gas tersebut melebihi dari kuota yang telah ditetapkan oleh PGN.
“Apabila penggunaan gas melebihi volume kuota tersebut, maka atas kelebihan pemakaian akan dikenakan pinalti atau denda dengan harga yang lebih tinggi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas [PJBG],” ungkap dia.
Dalam kaitan itu, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) sebelumnya mengungkapkan kebijakan diskon LNG hasil regasifikasi sebesar US$13/MMBtu hanya berlaku sekitar 45 hari, yakni pada Juli hingga sebagian Agustus 2026.
“Harga gas regasifikasi LNG US$13/MMBtu hanya bertahan sekitar 45 hari dilaksanakan PGN, Juli dan sebagian Agustus 2026, padahal pemerintah bilang bahwa [diskon] LNG US$13/MMBtu berlaku sampai Desember 2026,” kata Ketua Umum FIPBG Yustinus Gunawan kepada Bloomberg Technoz, Selasa (3/11/2026).
Sebagai tambahan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia tidak melanggar kontrak, meski mengalihkan ekspor gas pipa Singapura untuk kebutuhan domestik.
Penyebabnya, menurut Bahlil, besaran volume 31 BBtud tersebut masih dalam batas minimal ekspor yang disepakati dalam kontrak jangka panjang ekspor gas dengan Negeri Singa tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup sekitar 8% dari total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tetangga tersebut.
"Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 [BBtud] dari total 409 [BBtud] dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (29/10/2026).
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
