“RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nilai di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao,” kata Chintami.
Menurut dia, nilai kerja sama dengan total Rp14,69 miliar, terdiri dari campaign kemendikbud sebesar Rp3,9 miliar dan 3 campaign KKP sebesar Rp10,79 miliar mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” kata dia.
Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, serta berbagai benefit digital.
Dari jumlah tersebut lebih dari 120 output berasal dari dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.
Di sisi lain, RANS menampik adanya benturan kepentingan antara kontrak jasa influencer kementerian tersebut dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pengendali perseroan yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden (UKP).
“The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penujukan dari Kemenbud dan KKP,” tuturnya.
Temuan ICW
Sebelumnya, ICW menyoroti anggaran pada dua kementerian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kontrak hingga Rp14,7 miliar dengan RANS.
Berdasarkan data realisasi anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," tulis Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dikutip, Selasa (10/11/2026).
Keberadaan kontrak ini, menurut ICW menimbulkan lima permasalahan pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pertama, ICW menyoroti pengadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten.
Kedua, kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, menurut ICW, Kemendikbudristek dan KKP telah telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan.
Keempat,paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.
Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.
"Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka," kata Azhim.
(naw)
