Menurutnya, informasi UBO tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum agar struktur kepemilikan perusahaan dapat diketahui secara jelas.
"Kalau PT itu didirikan oleh asing, maka dia harus mengatakan ultimate beneficial owner-nya siapa. Jadi UBO itu harus dimasukkan ke Kehakiman, sehingga itu clear," tegasnya.
Terkait jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah akan mengacu pada data registrasi di Kementerian Hukum.
Sebelumnya, pemerintah menambah tiga negara dan kawasan mitra dalam kebijakan penempatan DHE SDA, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Dengan penambahan tersebut, total negara dan kawasan mitra yang memperoleh fasilitas khusus penempatan DHE SDA kini mencapai delapan wilayah.
Tiga negara dan kawasan tersebut melengkapi lima mitra yang sebelumnya telah masuk dalam daftar, yakni Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.
"Dilakukan penambahan atau perluasan yang tadinya lima negara, Amerika, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia, ditambah tiga negara lagi yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa," ujar Airlangga dalam sosialisasi kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis di Jakarta, dikutip Minggu (8/11/2026).
Terkait dengan pengaturan khusus yang masuk dalam pasal 18A disebutkan bahwa eksportir yang memanfaatkan fasilitas tersebut diwajibkan menempatkan minimal 30% DHE SDA selama tiga bulan. Sisa 70% dapat dimanfaatkan lebih leluasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema tersebut berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA selama minimal 12 bulan di rekening khusus pada bank yang ditunjuk pemerintah. Sementara itu, eksportir migas dikenakan kewajiban penempatan minimal 30% selama tiga bulan.
Fasilitas dalam Pasal 18A bersifat opsional dan merupakan satu paket utuh. Artinya, eksportir yang memenuhi persyaratan dapat memilih menggunakan skema tersebut dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.
Selain memperluas negara mitra, pemerintah juga menambah jumlah bank yang dapat digunakan untuk penempatan DHE SDA menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.
Salah satu bank yang masuk dalam daftar terbaru adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Dengan penambahan tersebut, jumlah bank non-BUMN yang ditunjuk pemerintah bertambah menjadi 11 bank.
Lima bank BUMN tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Sementara itu, 11 bank non-BUMN terdiri atas Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank Ltd., PT Bank SMBC Indonesia Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of China, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., JPMorgan Chase Bank N.A., Citibank N.A., dan PT Bank OCBC NISP Tbk.
(lav)
