Indonesia, sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia, kini memperketat kontrol atas produksi dan ekspor bahan bakar fosil tersebut demi mengamankan pasokan untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Perusahaan pertambangan harus memenuhi pasokan domestik (Domestic Market Obligation/DMO), sebelum diizinkan menjualnya ke luar negeri.
Pemerintah juga mewajibkan ekspor melalui saluran yang dikendalikan negara guna meningkatkan transparansi harga dan menekan praktik-praktik seperti underinvoicing (pelaporan nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya).
Akibatnya, ekspor batu bara Indonesia ke China dalam 10 bulan pertama tahun ini anjlok hampir 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, berdasarkan data dari Kpler.
Padahal, total produksi tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 720 juta metrik ton, melampaui target awal pemerintah sebesar 600 juta metrik ton.
Perubahan kebijakan Indonesia—yang diterapkan melalui sistem Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengendalikan volume produksi tambang—kini semakin mempersulit proses negosiasi dengan para pelanggan.
Sejumlah trader China menunda pembicaraan kontrak tahunan sembari menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi pemerintah dan alokasi kuota pertambangan masing-masing perusahaan, menurut para analis yang mengamati sektor ini dan meminta namanya tidak diungkap karena masalah ini sensitif.
Penundaan lebih lanjut bisa menyebabkan produsen memasuki tahun baru tanpa kepastian mengenai berapa banyak batu bara yang diizinkan untuk mereka tambang.
Perubahan kebijakan ini berpotensi menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap kontrak dengan pelanggan luar negeri daripada terhadap kegiatan produksi itu sendiri.
Glen Kurokawa, analis CRU Group, mengatakan pemerintah kemungkinan akan mempertahankan tingkat produksi di angka sekitar 700 juta metrik ton tahun depan, sehingga kecil kemungkinan terjadi kendala pasokan untuk ekspor.
Namun, penundaan kontrak dan klausul pengecualian (waiver) yang luas akan membuat pembeli China tidak yakin apakah pasokan yang telah ditetapkan akan benar-benar dikirim.
Hal ini dapat meningkatkan risiko mereka terhadap volatilitas harga spot dan berpotensi mengalihkan permintaan ke negara-negara pesaing Indonesia, seperti Australia dan Mongolia.
(bbn)
