“Pertumbuhan sektor pertambangan sepanjang 2026 diperkirakan masih tertekan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 6,12% kemudian terus mengalami penurunan hingga saat ini. Hal ini terjadi akibat berbagai tekanan yang dialami industri pertambangan dalam negeri seperti banyaknya regulasi baru,” kata Ardhi kepada Bloomberg Technoz, Selasa (10/11/2026).
Kebijakan DMO
Selain berbagai kebijakan tersebut, dia juga menyoroti harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang belum mengalami penyesuaian sejak 2018.
Menurut Ardhi, harga batu bara DMO atau domestic price obligation (DPO) juga perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah berbagai tekanan yang dihadapi industri pertambangan nasional.
Secara umum, Ardhi memandang pertumbuhan positif sektor pertambangan pada kuartal III–2026 terutama didorong oleh kenaikan produksi komoditas tambang, khususnya batu bara—setelah perusahaan memperoleh kepastian persetujuan RKAB 2026 pada kuartal I dan II.
Menurutnya, kepastian persetujuan RKAB tersebut sebenarnya terlambat karena idealnya pemerintah sudah menerbitkan persetujuan rencana kerja pertambangan pada akhir tahun sebelum tahun produksi berjalan.
Selain kenaikan produksi, pertumbuhan sektor pertambangan juga ditopang oleh kenaikan harga batu bara yang dipengaruhi konflik di Timur Tengah sehingga memicu peningkatan harga komoditas energi global.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lapangan usaha pertambangan tumbuh 0,91% secara tahunan pada kuartal III-2026.
Dengan demikian, akhirnya sektor pertambangan tumbuh di zona positif usai terkontraksi sepanjang semester I-2026.
Sektor pertambangan tercatat menyumbang porsi sekitar 9,19% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III-2026, sekaligus menjadi lapangan usaha kelima terbesar yang berkontribusi terhadap ekonomi.
Secara umum, seluruh lapangan usaha pada kuartal III-2026 tumbuh positif secara tahunan—seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 mencapai 5,47% secara tahunan.
Pada kuartal sebelumnya, BPS melaporkan seluruh sektor usaha tumbuh positif pada kuartal II-2026, kecuali pertambangan yang terkontraksi 1,64% secara tahunan.
Sektor pertambangan tercatat menyumbang porsi sekitar 8,87% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal II-2026.
Menurut BPS, sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat penurunan produksi bijih bauksit, timah, dan nikel.
BPS juga mencatat belum pulihnya tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) turut memengaruhi hal tersebut.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas target produksi batu bara pada tahun ini di dalam RKAB 2026. Produksi batu bara pada RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta metrik ton (mt), turun dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 817,48 juta mt.
Dalam perkembangannya, Kementerian ESDM memproyeksikan produksi batu bara mencapai 720 juta metrik mt hingga akhir 2026.
Untuk target kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 ditetapkan sebanyak 260–270 juta mt. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan realisasi produksi bijih nikel sepanjang 2025 sebesar 320,37 juta mt.
Di sisi lain, Kementerian ESDM mengungkapkan kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 hasil revisi mencapai 290—300 juta mt.
Sebagai catatan, pada awal tahun ini, cukup banyak penambang minerba yang mengeluhkan belum menerima persetujuan RKAB 2026, padahal telah memasuki Januari 2026.
Kementerian ESDM sempat mengakui belum menerbitkan persetujuan RKAB 2026 pada awal Januari, seiring dengan wacana pemerintah memangkas produksi sejumlah komoditas pertambangan demi menjaga harga tahun ini.
Akibat keterlambatan tersebut, beberapa perusahaan tambang bahkan terpaksa menyetop sementara operasional tambangnya sehingga tidak dapat melanjutkan produksi.
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
