Corporate Secretary RANS Chintami Maranata Sihombing menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan kepentingan perseroan.
"Pada tanggal 9 November 2026, Perseroan memutuskan untuk menghentikan rencana kerja sama dengan para pihak tersebut dan tidak melanjutkan keterlibatannya dalam rangkaian konser D'MASIV Asia Home Run Tour, efektif sejak tanggal tersebut," demikian disampaikan dalam keterbukaan informasi Perseroan.
Sebelumnya, RANS telah menjalin kerja sama dengan Antara Suara berdasarkan Term Sheet tertanggal 4 Mei 2026. Rencana kolaborasi tersebut juga telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana saham (IPO) RANS dan ditindaklanjuti melalui penyusunan rancangan perjanjian kerja sama definitif.
Keputusan pembatalan ini merupakan tindak lanjut dari penjelasan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 November 2026. Namun, manajemen tidak merinci lebih lanjut alasan pembatalan kerja sama tersebut.
Meski membatalkan keterlibatan dalam konser D'Masiv, RANS menyatakan keputusan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun kelangsungan usaha perseroan.
"Pengakhiran kerja sama tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun kelangsungan usaha Perseroan," tulis manajemen.
Selain itu, pembatalan kerja sama tidak mengubah rencana penggunaan dana hasil IPO sebagaimana tercantum dalam prospektus. Dana yang belum digunakan tetap dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan konser musik sesuai rencana awal perseroan.
Temuan ICW
Indonesian Corruption Wacth (ICW) menyoroti anggaran pada dua kementerian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kontrak hingga Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia, entitas usaha dari RANS.
RANS sendiri adalah perusahaan jasa pemengaruh atau influencer yang dimiliki Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Berdasarkan data realisasi anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," tulis Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dikutip, Selasa (10/11/2026).
ICW mencatat Kemendikbud Ristek serta Museum dan Cagar Budaya mengontrak RANS untuk Penayangan video pada akun YouTube Rans Entertainment senilai Rp452.698.902 pada 2024. Selain itu, mereka juga membayar RpRp205.893.300 untuk penayangan Instagram Reels Raffinagita1717; Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story
Raffinagita1717; Rp2.521.329.200 untuk mengundang atau event attendance; serta Rp144.423.600 untuk penayangan TikTok Raffinagita1717
Sedangkan di KKP, beberapa direktorat tercatat memberikan kontrak dengan RANS pada 2025-2026. Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut membayar Rp3,59 miliar untuk influencer engagement pada 2025; Setditjen Perikanan Budidaya juga merogoh Rp3,6 miliar untuk influencer engagement pembangunan BINS pada 2025; serta Setditjen Perikanan Tangkap membayar Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna pada 2026.
ICW pun merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli1, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Berdasarkan data yang sama Raffi juga memegang 0,9% saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Keberadaan kontrak ini, menurut ICW menimbulkan lima permasalahan pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pertama, ICW menyoroti pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Pemerintah meminta seluruh pihak hingga pemerintah daerah untuk berhemat. Namun, sejumlah kementerian justru mengalokasikan anggaran untuk belanja influencer.
Kedua, kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka.
Padahal, menurut ICW, Kemendikbudristek dan KKP telah telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.
Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.
"Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka," kata Azhim.
Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
"Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan," kata Azhim.
Kelima, pengadaan tidak boleh menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian. Setiap pengadaan barang atau jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk pencapaian target dalam Renstra kementerian maupun RPJMN.
"Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran," ujar dia.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi Bloomberg Technoz kepada Raffi Ahmad belum mendapatkan respons.
(red)
