Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun di akhir 2026.
Suahasil menyebut alasan dinaikannya anggaran subsidi dan kompensasi tersebut dikarenakan semakin naiknya Indonesian Crude Price (ICP).
“Karena kita mengambil situasi bahwa di tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) November di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi dan kompensasi yang dipatok pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp338 triliun.
Angka Rp500 triliun tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi bulanan kepada PLN dan Pertamina hingga akhir tahun.
“Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun. Dan tentu November, Desember tentu akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada,” kata Suahasil.
Suahasil menyebut bahwa hingga akhir Oktober rata-rata ICP sudah mencapai US$93 per barelnya dengan kurs di sekitar Rp17.508/ US$.
Angka tersebut tercatat jauh lebih tinggi dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di level US$70/barel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji opsi penambahan kuota bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Kebijakan ini disiapkan menyusul adanya peningkatan konsumsi pada 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tengah fenomena perpindahan (shifting) konsumsi masyarakat dari bensin nonsubsidi RON 92 alias Pertamax ke RON 90 alias Pertalite.
Bahlil menjelaskan pemerintah masih melakukan penghitungan dan pengkajian mendalam terkait dengan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
"Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise [kajian] nanti pada akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2026, ya. Dibandingkan, eh, ada kenaikan," ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10/2026).
Dia menambahkan kenaikan konsumsi tersebut secara otomatis akan memicu penyesuaian kuota. Menurut Bahlil, pergeseran preferensi masyarakat dari BBM nonsubsidi beroktan lebih tinggi ke Pertalite menjadi salah satu faktor utama pendorong lonjakan permintaan.
"Karena ada kenaikan, pasti, eh, akan terjadi penambahan kuota, karena ada shifting kan. Ada shifting [pola konsumsi BBM] dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting. Karena ada shifting, pasti kita akan melakukan penyesuaian, ya," lanjutnya.
Kendati demikian, ketika disinggung mengenai besaran persentase penambahan kuota serta kesiapan alokasi anggaran subsidinya, Bahlil menegaskan bahwa seluruh hal tersebut masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut oleh kementeriannya.
“Kita cek dulu ya,” ungkapnya singkat.
(ell)
