Pejabat AS tersebut, yang meminta agar namanya tidak disebutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengatakan pada Jumat malam bahwa ancaman dari kelompok Houthi dan Iran menjadi dasar penyesuaian jumlah staf di kedutaan-kedutaan besar di kawasan tersebut, yang saat ini memang sudah beroperasi dengan “pembatasan kegiatan.”
Dalam sebuah memo tidak rahasia tertanggal 23 Oktober—yang diunggah ke media sosial oleh seorang reporter Axios dan dimintai konfirmasi keakuratannya oleh seorang pejabat AS—Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton memperingatkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengenai meningkatnya risiko serangan Iran terhadap para pejabat Amerika di kawasan tersebut, serta di “beberapa wilayah lain”.
“Iran telah secara signifikan meningkatkan upaya untuk menargetkan personel AS,” tulis Clayton dalam memo tersebut.
“Upaya perancangan serangan mematikan oleh pihak Iran terhadap warga negara AS telah mencapai tahap lanjut, baik di Timur Tengah maupun di sejumlah negara lain.”
Perintah ini muncul hampir delapan bulan setelah dimulainya perang antara AS dan Israel melawan Iran, serta menyusul serangkaian ancaman berulang dari Presiden Donald Trump untuk melancarkan gelombang serangan baru—yang mungkin akan dilakukan setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.
Teheran telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di dalam atau di dekat Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir, serta kerap membalas serangan udara AS dan Israel dengan menyasar infrastruktur energi dan fasilitas AS di seluruh kawasan Teluk Persia.
Perintah untuk mengevakuasi staf AS dari Arab Saudi awal pekan ini turut mendorong kenaikan harga minyak, di tengah kekhawatiran akan pecahnya kembali pertempuran di Timur Tengah.
Meskipun kelompok militan Houthi yang didukung Iran belakangan ini meningkatkan serangan mematikan terhadap situs energi dan bandara di Arab Saudi, belum ada bentrokan berarti yang terjadi baru-baru ini antara pasukan AS dan pasukan Iran.
(bbn)
