Bloomberg Technoz, Jakarta – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menegaskan pemerintah tidak bisa memutus atau mengubah komitmen ekspor gas secara sepihak.

Hal itu merespons wacana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan ekspor gas bumi ke "negara tetangga", dan fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai strategi bertahan (survival mode) di tengah gejolak pasar energi dunia.

Rencana tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan kontrak-kontrak pasokan gas jangka panjang yang telah disepakati oleh para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di industri hulu migas.

Menurutnya, industri hulu migas bekerja dalam rezim kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) yang mengikat secara hukum dalam jangka panjang.

“Ya, enggak bisa kayak gitu aja secara sepihak. [Hal] yang dipertaruhkan adalah kontrak jangka panjangnya. Kalau kita di hulu migas itu kan rezim kontrak, jadi sudah ada kontrak bagi hasil produksinya,” ungkap Moshe kepada Bloomberg Technoz, Jumat (23/10/2026).