Pada dasarnya, lanjut dia, kunci keberhasilan Indonesia adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah harus menguasai dan menjaga kekayaan Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi penyaluran kredit pembiayaan daerah telah mencapai Rp53 triliun dan diterima oleh 2,1 juta penerima manfaat usai dijalankan selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, di JIEXpo Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Program ini dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2,1 juta penerima sebesar Rp53 triliun rupiah," kata Kiki panggilan akrab Friderica dalam paparannya.
Friderica menjelaskan, dari Rp53 triliun kredit pembiyaan yang disalurkan, setidaknya sebanyak 350 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) turut menopang penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga turut menyalurkan.
Untuk program kredit pembiayaan melawan renternir, Kiki menyampaikan bahwa telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
(lav)
