Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Produksi beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 3,67 juta ton.
Namun, capaian ini tidak serta-merta membuat harga terkendali. Hingga saat ini, harga beras untuk seluruh jenis tercatat masih belum terkendali optimal dan cukup jauh dari harga yang dipatok pemerintah melalui harga eceran tertinggi (HET).
Beras, misalnya, Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga beras mayoritas masih berada di di atas HET, seperti beras SPHP atau kualitas bawah yang masih bertengger di Rp16.000, di atas HET pemerintah yang dipatok Rp12.500/kg.
Begitu juga beras medium yang saat ini masih bertengger di kisaran Rp17.000-Rp18.000. Cukup terpaut jauh dari HET yang dipatok Rp13.500/kg. Bahkan, persoalan beras juga sempat sampai kepada kelangkaan stok di tengah produksi yang berlimpah.
2. Kopdes: Dikejar Target, Operasional Jadi Ujian
Program ini juga menjadi salah satu ambisi besar Prabowo. Namun, dalam dua tahun pertama, percepatan pembangunan fisik koperasi justru dihadapkan pada persoalan kesiapan operasional hingga efektivitas keberlangsungan bisnisnya.
Hingga saat ini, pembangunan fisik Kopdes yang telah rampung 100% telah mencapai sebanyak 28.240 titik, atau baru mencerminkan sekitar 30% dari target yang dipatok sebanyak 80.000 unit.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan ada potensi risiko gagal bayar an potensi aset mangkrak apabila pengawasa tidak dilakukan secara optimal.
Pasalnya, Kopdes dibangun melalui APBN dengan total anggaran hingga Rp3 miliar per unit dalam bentuk pinjaman. Artinya, Kopdes harus dapat bekerja optimal mampu membayar cicilan utang tersebut.
"Risiko aset mangkrak menjadi besar ketika bangunan selesai tetapi koperasi belum menghasilkan arus kas," ujar Syafruddin.
Pembangunannya juga kerap disoal, mulai dari titik yang berada di luar jangkauan akses publik, hingga operasionalisasi dan manajerial yang belum sepenuhnya optimal. Dana yang telah digunakan PT Agrinas Pangan Nusantara mencapai Rp106 triliun untuk membangun Kopdes tersebut.
Di sisi lain, ribuan koperasi yang telah beroperasi mulai mencatat transaksi, tetapi skala bisnisnya masih perlu diuji untuk memastikan program tersebut benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa.
Hiingga saat ini, total nilai transaksi Kopdes yang sudah beroperasi mencapai sekitar Rp348 miliar dari total 98.010 volume transaksi. Namun, belum jelas berapa total unit Kopdes yang sudah beroperasi penuh, yang baru diperkirakan sekitar 10.000 unit.
3. Ekosistem Motor Listrik: Luncurkan Molinas, Pasar Masih Diuji
Prabowo pada Agustus 2026 mendorong pembangunan ekosistem motor listrik nasional melalui peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas). Investasi diperkirakan mencapai Rp2,62 triliun.
Ini juga masih menghadapi tantangan dari lemahnya penjualan dan ketidakpastian insentif yang diharapkan dapat menopang permintaan konsumen.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) juga membeberkan seberapa pentingnya pemberian insentif bagi tren penjualan kendaraan.
Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi mengatakan total akumulasi penjualan motor listrik di Indonesia di mulai pada 2022 hingga 2026 hanya mencapai sekitar 280.000 unit. Pada 2023, penjualan hanya mencapai sekitar 15.000 unit.
Kemudian, pada 2024, penjualan cukup naik signifikan menjadi sekitar 77.000 unit lantaran ada dorongan pemberian insentif pemerintah. Pada 2025, meski tidak ada subsidi, masih mampu terjual sekitar 70.000 unit.
"Tapi di 2026, sampai Agustus sekarang baru 18.900 unit. Jadi sangat turun sekali, karena menyangkut kebijakan pemerintah," kata dia.
4. Program 3 Juta Rumah
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan terwujudnya program 3 juta rumah per tahun. Janjinya, program 3 juta rumah dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias gaji di bawah Rp8 juta per bulan.
Program ini dibagi menjadi 2 bagian: 1 juta di antaranya akan dibangun di perkotaan, sementara 2 juta lainnya akan dibangun di wilayah perdesaan.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipaparkan Badan Komunikasi Pemerintah, realisasi Program 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.
Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi FLPP baru mencapai 184.342 unit atau 52,67% dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini, dengan sisa waktu tinggal dua bulan lagi.
(ain)
