Menurut Yatalathof, gerakan tersebut didasarkan pada hasil survei terhadap 560 responden dari sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua.
Hasil survei menunjukkan 78,8% responden menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran kabinetnya telah gagal. Adapun 71,1% responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, sementara 62,7% menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat.
Selain itu, sebanyak 70,6% responden menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Isu deforestasi dan kebakaran hutan menjadi perhatian 83,5% responden. Sedangkan 67,4% menyoroti mahalnya biaya pendidikan. Sebanyak 41,6% responden juga menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak untuk diperbaiki.
"Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius," tegasnya.
Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa menyiapkan sejumlah tuntutan. Diantaranya, meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga terdampak, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan terkait.
Di bidang ekonomi, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Mereka juga menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, Komite Sadar meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta memastikan akses yang lebih merata bagi masyarakat.
Dalam seruan aksinya, Komite Sadar mengajak masyarakat untuk bersatu menyampaikan aspirasi. “Satukan barisan, satukan kemarahan, dan satukan perlawanan, karena rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!” pungkasnya.
(mef/frg)
