Akibat ketidakseimbangan tersebut, Permindo mencatat para peternak harus menanggung kerugian signifikan sebesar Rp4.000 hingga Rp5.000 untuk setiap ekor ayam yang diproduksi. Situasi ini secara langsung menguras modal kerja dan membatasi kemampuan peternak untuk melanjutkan siklus produksi berikutnya.
Asep menambahkan, penyebab utama dari melonjaknya biaya pakan adalah kelangkaan pasokan jagung nasional yang menjadi bahan baku inti industri pakan.
Menurut catatan Permindo, harga jagung di pasaran saat ini telah menembus Rp8.400 per kg dengan ketersediaan yang sangat terbatas.
Permindo mengingatkan bahwa jika masalah kelangkaan dan harga jagung tidak segera ditangani, maka tidak hanya menaikkan Harga Pokok Produksi (HPP), tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pakan yang diproduksi.
Untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha 180 anggotanya serta peternak mandiri secara nasional, Permindo mendesak pemerintah dan para pelaku industri untuk segera mengambil langkah konkret:
- Pengendalian Harga Pakan: Mendorong penurunan harga pakan ke kisaran ideal Rp8.000–Rp8.500 per kg.
- Penyesuaian Harga Ayam Hidup: Mendorong harga jual ayam hidup minimal di tingkat Rp24.000 per kg agar dapat menutup HPP peternak.
- Peran Peternak Integrasi: Meminta peternak skala integrasi besar untuk menyesuaikan harga jual guna membantu menstabilkan harga pasar.
- Jaminan Stok Jagung: Mendesak pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga jagung nasional sesuai standar mutu industri pakan.
"Permindo berharap intervensi pasar dapat dilakukan secepatnya demi menjaga stabilitas pasokan pangan nasional dan kelangsungan hidup peternak rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menelusuri rantai pasok ayam dan telur dari hulu hingga hilir menyusul anomali harga yang merugikan peternak sekaligus membebani konsumen.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi penyebab kesenjangan harga dan menindaklanjuti dugaan praktik perdagangan yang tidak sehat, khususnya dari segmen rantai pasok. Lokasi peninjauan dilakukan breeding farm PT Widodo Makmur Unggas di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Di peternak itu [harga ayam] Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, tetapi di ujung harga ayamnya bisa Rp45.000 per kilogram. Telur juga demikian. Artinya, ada persoalan dalam rantai pasok yang harus kita cek dari hulu ke hilir,” kata Amran dalam keterangan resminya, Kamis (15/10/2026).
Amran menegaskan peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memahami kondisi industri perunggasan secara menyeluruh, mulai dari pembibitan hingga distribusi produk ke konsumen.
Apalagi, pemerintah tidak ingin peternak terus menanggung kerugian ketika masyarakat masih menghadapi harga pangan yang tinggi. Penelusuran dilanjutkan lewat pemeriksaan rantai perdagangan guna memastikan penyebab utama kesenjangan harga, sekaligus penguatan pengawasan praktik yang merugikan peternak dan konsumen.
“Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen,” tegasnya.
Amran mengatakan pemerintah juga memperkuat penyerapan dan biaya produksi. Dari sisi penyerapan, salah satunya lewat optimalisasi dari program makan bergizi gratis (MBG).
Pemerintah, kata dia, juga mendorong percepatan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyediaan pakan melalui ID FOOD untuk membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau.
"Pemerintah akan terus mengawal agar peternak terlindungi, usaha tetap berjalan, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tutur dia.
(ain)
